<![CDATA[Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan hak politik PNS dalam konteks netralitas dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan hak politik bertujuan untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah konflik kepentingan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara netralitas dan hak politik PNS. Penelitian ini juga menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang dapat menjaga netralitas birokrasi tanpa mengabaikan hak politik PNS sebagai warga negara.]]>
Copyrights © 2025
