Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Legislatif Siagian, Afny Azzahra; Julianda, Adela; Y, Dista Aulia; Dian, Ratu; Hafizah, Desi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan hak politik PNS dalam konteks netralitas dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan hak politik bertujuan untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah konflik kepentingan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara netralitas dan hak politik PNS. Penelitian ini juga menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang dapat menjaga netralitas birokrasi tanpa mengabaikan hak politik PNS sebagai warga negara.
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH DIPLOMAT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI MUMBAI) Siagian, Afny Azzahra; Julianda, Adela; Fauzi, Rizka Amanda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1226

Abstract

Hubungan antarnegara yang semakin kompleks, karena hal itu diplomasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional. Namun, kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika ada potensi penyalahgunaan. Kasus diplomat Afghanistan, Zakia Wardak, yang terlibat dalam penyelundupan emas di Mumbai pada tahun 2024, meskipun Wardak memiliki kekebalan diplomatik, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi negara penerima (India) dan negara pengirim (Afghanistan). Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, termasuk Konvensi Wina 1961. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, India berhak memeriksa barang bawaan diplomat, tetapi tidak dapat menahan atau menuntutnya kecuali Afghanistan mencabut kekebalan tersebut Kekebalan diplomatik yang diberikan untuk melindungi tugas diplomatik tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyalahgunaan hak tersebut. Meskipun India tidak dapat menuntut Zakia Wardak karena kekebalan diplomatiknya, Afghanistan tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekebalan tersebut. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika Afghanistan mencabut kekebalan diplomatnya kemudian baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.
Legal Analysis Of Legal Protection Of Workers' Rights Based On Unilateral Termination Of Employment By PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia) Siagian, Afny Azzahra; Amanda Fauzi, Rizka; Haptoro, Dyanhza Aji; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7062

Abstract

This article discusses unilateral termination of employment (PHK) by employers is a practice that still often occurs in the world of employment in Indonesia and raises legal issues, especially related to the protection of workers' rights. This study analyzes legal protection for workers in the case of unilateral layoffs carried out by PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia), and assesses its legal implications for the mechanism for resolving industrial relations. The issues raised include the suitability of unilateral layoffs with the provisions of Law Number 6 of 2023 and the extent to which workers' rights are legally protected. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies and analysis of real cases of mass layoffs by KFC Indonesia. The results of the study indicate that unilateral layoffs by the company do not comply with legal procedures as stipulated in Article 151 of Law Number 6 of 2023, which requires notification, bipartite negotiations, and settlement of industrial relations disputes. In addition, workers' rights such as severance pay and job loss guarantees are not provided proportionally. The legal implications put workers in a disadvantaged position and pave the way for dispute resolution through legal mechanisms in the Industrial Relations Court. This study emphasizes the importance of enforcing strict and comprehensive legal protection for workers in facing unilateral layoffs.  
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
LEGAL REVIEW OF THE NEUTRALITY OF STATE CIVIL APPARATUS IN ELECTIONS Haptoro, Dyanzah Aji; Fadlurrohim, Rifqi; Siagian, Afny Azzahra; Khanza, Ghinaya Zalfa; Iskandar, Stevri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal aspects of Civil Service Neutrality in Indonesian general elections. Civil service neutrality represents a fundamental principle in democratic governance with integrity. Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulatory framework governing civil servant neutrality, common forms of violations, and the effectiveness of existing supervision mechanisms and sanctions. The findings indicate that despite Indonesia having comprehensive legislation regarding civil service neutrality, its implementation still faces various challenges, including diverse interpretations of the boundaries of civil servants' political activities, weak law enforcement, and lack of awareness and understanding among civil servants themselves. This research recommends strengthening collaborative oversight mechanisms between institutions, clarifying the boundaries and definitions of civil servants' political activities, and enhancing education and socialization regarding civil service ethics in the context of electoral democracy.
Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan Julianda, Adela; Siagian, Afny Azzahra; Yolandari, Yolandari; Fauz, Rizka Amanda; Hafizah, Desi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313

Abstract

Abstrak Dana pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan di seluruh indonesia, pendanaan harus di alokasi dengan jelas sesuai dengan fungsinya, namun di daerah Nusa Tenggara Barat jadi bahan korupsi. Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk ‘bermain’ dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit. Maka dengan itu merupakan pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas, Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelanggaran dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Kata kunci: Anggaran pendidikan, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang