<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Aceh, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, berupaya mengimplementasikan SPBE guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta belum terintegrasinya berbagai aplikasi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh masih menghadapi beberapa kendala utama, di antaranya: keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang sesuai, belum optimalnya infrastruktur jaringan dan kapasitas bandwidth, serta kurangnya integrasi antar aplikasi pemerintahan yang menyebabkan duplikasi data dan ketidakefektifan layanan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SPBE, direkomendasikan adanya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi sistem dan aplikasi guna menciptakan layanan digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ]]>
Copyrights © 2025
