<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang dinamika pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa Islam pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Secara spesifik, kajian ini mencoba menginvestigasi tentang motif politik atas munculnya surat edaran walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota tersebut. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kota Malang diambil sebagai kasus yang akan ditelaah secara lebih mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi adalah dua teknik yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk memperkuat analisa dan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malangdalam menerbitkan surat edaran tersebutantara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malangdalam menerbitkan surat edaran tersebut]]>
Copyrights © 2020
