Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Perlindungan Pekerja Migran di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Setijaningrum, Erna; Triana, Rochyati Wahyuni; Al Ghofiqi, Muhammad Dzulfikar; Gozali, Diraisnu; Hardiana, Diah Riski
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): JIPPM - Juni 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.750

Abstract

Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi, dengan 462 orang atau sekitar 15% dari total tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi, migrasi ini juga menimbulkan masalah seperti kegagalan keberangkatan, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, deportasi, dan risiko tindak kriminal. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, tim Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dan pemangku kepentingan terkait. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran, menggunakan pendekatan action research dan kerangka Capacity Development dari UNDP. Hasilnya, aparat desa bersama pemangku kepentingan berhasil merancang peraturan yang akan memberikan perlindungan lebih bagi pekerja migran. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun regulasi serta terbentuknya komitmen yang lebih kuat untuk melindungi pekerja migran di Desa Arjowilangun.
Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah Ridho Al-Hamdi; Diah Riski Hardiana; Nawang Kurniawati; Al-Hamdi, Ridho; Hardiana, Diah Riski; Kurniawati, Nawang
JURNAL TAPIS Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i2.7122

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang dinamika pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa Islam pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Secara spesifik, kajian ini mencoba menginvestigasi tentang motif politik atas munculnya surat edaran walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota tersebut. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kota Malang diambil sebagai kasus yang akan ditelaah secara lebih mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi adalah dua teknik yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk memperkuat analisa dan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malangdalam menerbitkan surat edaran tersebutantara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malangdalam menerbitkan surat edaran tersebut
Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 Hardiana, Diah Riski
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.2.321-338.2023

Abstract

Fiscal decentralization has been officially implemented in Indonesia since the beginning of the reform, to be precise since January 2001, and implemented to create regional self-reliance. With the regional autonomy policy and fiscal decentralization, every region in Indonesia receives a large delegation of authority. In 2020, the Covid-19 Pandemic rocked the Indonesian economy. Economic growth continued to decline and had a negative impact on the people's economy, in addition to influencing the Transfer to Regions and Village Fund (TKDD) policies. Regional Governments are given the authority to prioritize the use of budget allocations for specific programs (refocusing), change allocations, and use the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Merilee S. Grindle's theory of implementation is the rationale for this research, focusing on aspects of the desired degree of change, location of decision-making, program implementation, and level of compliance and responsiveness. Regarding the desired degree of change, regional governments must reallocate budgets and refocus programs according to the central government's regulations. Aspects of program implementation, budget reallocation, and refocusing programs in several regions were successfully carried out. Aspects of the location of decision-making appropriate policies by prioritizing the health, social, economic, and regional financial sectors. While the aspects of compliance and responsiveness show that the policy has yet to be realized optimally, several problems were found in its implementation.