<![CDATA[Maraknya tindak pidana perjudian daring melalui platform aplikasi menunjukkan transformasi bentuk kejahatan konvensional menjadi digital yang lebih kompleks dan sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi hambatan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait seperti PPATK dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum implementatif yang signifikan, terutama terkait ketiadaan ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana penyedia platform digital yang memfasilitasi perjudian online. Regulasi yang berlaku saat ini, yakni Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, terbukti belum mampu menjangkau modus operandi perjudian berbasis aplikasi yang tersembunyi melalui sistem top-up, reward acak, dan mekanisme pembayaran digital. Hambatan teknis dalam pembuktian elektronik, keterbatasan SDM forensik digital, serta ketidakharmonisan antar regulasi juga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus tentang judi online dan tanggung jawab platform digital, penguatan infrastruktur digital forensik, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Pembaruan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi menjadi syarat mutlak untuk menanggulangi ekosistem perjudian daring secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
