Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Pranata Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Innovative and Creativity
Nur Oloan
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Nur Oloan
Jurnal Warta Dharmawangsa No 50 (2016)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i50.200

Abstract

Praktek Pembuatan Akta Tanah oleh Camat dalam Kedudukan dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara di Kota Padangsidimpuan Nur Oloan
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v8i2.5158

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek pembuatan akta tanah oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara di Kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi kesalahan dalam praktek pembuatan akta tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah peneltian kualitatif yang maksudnya adalah peneltian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan peneltian terhadap data-data yang berkaitan dengan peneltian ini dan juga dengan cara melakukan peneltian lapangan (library research) dan kepustakaan (field research). Hasil penelitian menunjukkan adalah bahwa praktek pembuatan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara di kota padangsidimpuan pada prinsipnya sama dengan PPAT/Notaris, yaitu kedudukannya sebagai pejabat umum dan fungsinya sebagai pembuatan akta. Hal ini juga berarti bahwa Camat selaku PPAT Sementara masih dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Padangsidimpuan dalam pembuatan akta dan bahwa akibat hukum dari kesalahan yang dilakukan Camat selaku PPAT Sementara dalam praktek pembuatan akta tanah, berdasarkan ketentuan memang bervariasi, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh PPAT Sementara, yaitu bisa dikenakan sanksi hukuman ringan berupa denda dan hukuman berat adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT
PELATIHAN PENGELOLAAN DAY CARE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Rosmaimuna Siregar; Sri Wahyuni; Nur Oloan; Mesra Khairani; Risa Anggita; Yuni Ariski
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1249-1255

Abstract

Membuka bisnis penitipan anak bisa menjadi opsi yang menjanjikan bagi pelaku usaha, terutama di Kota Padangsidimpuan, mengingat banyaknya pasangan muda yang memerlukan tempat yang aman dan terpercaya untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Sebelum memulai usaha, sebaiknya disusun rencana bisnis yang mencakup manajemen profesional. Pelatihan ini ditargetkan untuk pelaku usaha penitipan anak rumahan yang belum memiliki izin, lembaga PAUD tanpa tempat penitipan anak, mahasiswa prodi PIAUD di UM-Tapsel, dan masyarakat umum yang ingin membuka bisnis penitipan anak. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai hal penting, seperti cara memilih lokasi yang tepat, pengurusan perizinan, persiapan dana, penulisan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, perhitungan keuntungan dan kerugian, serta persiapan sumber daya manusia, desain layout, dan pemasaran. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memulai usaha penitipan anak dengan sukses.
PERAN BANK DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH DARI TINDAK KEJAHATAN SKIMMING”. (Studi Di Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan) Nur Oloan; Triswidodo Triswidodo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.111 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3492-3511

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming dan Untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia Padangsidimpuan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah peneltian kualitatif yang maksudnya adalah peneltian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan peneltian terhadap data-data yang berkaitan dengan peneltian ini dan juga dengan cara melakukan peneltian lapangan (library research) dan kepustakaan (field research).Hasil penelitian menunjukkan adalah Adapun Peran Bank Negara Indonesia (BNI) Padangsidimpuan dalam mengawasi sistem pembayaran terhadap nasabah dari tindak kejahatan skimming yaitu pencegahan tindakan skimming secara normatif dan upaya pencegahan tindakan skimming secara teknis. pencegahan tindakan skimming secara normative yakni memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Triswidodo Triswidodo; Nur Oloan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3194-323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengkaji yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi.
Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi Indra Purba Harahap; Nur Oloan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2872

Abstract

Maraknya tindak pidana perjudian daring melalui platform aplikasi menunjukkan transformasi bentuk kejahatan konvensional menjadi digital yang lebih kompleks dan sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi hambatan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait seperti PPATK dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum implementatif yang signifikan, terutama terkait ketiadaan ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana penyedia platform digital yang memfasilitasi perjudian online. Regulasi yang berlaku saat ini, yakni Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, terbukti belum mampu menjangkau modus operandi perjudian berbasis aplikasi yang tersembunyi melalui sistem top-up, reward acak, dan mekanisme pembayaran digital. Hambatan teknis dalam pembuktian elektronik, keterbatasan SDM forensik digital, serta ketidakharmonisan antar regulasi juga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus tentang judi online dan tanggung jawab platform digital, penguatan infrastruktur digital forensik, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Pembaruan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi menjadi syarat mutlak untuk menanggulangi ekosistem perjudian daring secara menyeluruh.
PELATIHAN PENGELOLAAN DAY CARE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Rosmaimuna Siregar; Sri Wahyuni; Nur Oloan; Mesra Khairani; Risa Anggita; Yuni Ariski
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1249-1255

Abstract

Membuka bisnis penitipan anak bisa menjadi opsi yang menjanjikan bagi pelaku usaha, terutama di Kota Padangsidimpuan, mengingat banyaknya pasangan muda yang memerlukan tempat yang aman dan terpercaya untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Sebelum memulai usaha, sebaiknya disusun rencana bisnis yang mencakup manajemen profesional. Pelatihan ini ditargetkan untuk pelaku usaha penitipan anak rumahan yang belum memiliki izin, lembaga PAUD tanpa tempat penitipan anak, mahasiswa prodi PIAUD di UM-Tapsel, dan masyarakat umum yang ingin membuka bisnis penitipan anak. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai hal penting, seperti cara memilih lokasi yang tepat, pengurusan perizinan, persiapan dana, penulisan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, perhitungan keuntungan dan kerugian, serta persiapan sumber daya manusia, desain layout, dan pemasaran. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memulai usaha penitipan anak dengan sukses.
LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN PIJORKOLING VILLAGE, DOLOK DISTRICT, NORTH PADANG LAWAS REGENCY Nur Oloan; Sarmadan Pohan; Ridwan Rangkuti
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.379

Abstract

The purpose of this research is to understand the implementation of agricultural profit-sharing conducted by the customary law community in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, and to determine the compliance of agricultural land profit-sharing implementation with Law No. 2 of 1960. The research method used is a sociological juridical approach, with descriptive-analytical specifications, and purposive non-random sampling for sample determination. The analysis was conducted qualitatively to address the research problem. The research findings indicate that the implementation of the profit-sharing agreement for agricultural land in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency does not use the profit-sharing agreement according to Law No. 2 of 1960 concerning profit-sharing agreements for agricultural land. Instead, they conduct profit-sharing agreements based on customary law that has been passed down through generations, which are agreements based on the approval and agreement between the landowner and the prospective cultivator, conducted verbally on the basis of trust. Regarding rights and obligations as well as the balance of profit-sharing, it is also based on the agreement of both parties. The profit-sharing ratio from the research is referred to as "mertelu" or 1:3, one part for the landowner and two parts for the cultivator from the total net harvest. Then, the termination or dissolution of the working relationship between both parties occurs when the agreed-upon period ends at the end of the harvest season, or it can also be the termination of the agreement due to one party breaching the initial agreement.
Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Sutan Siregar; Nur Oloan; Sarmadan Pohan
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i1.2730

Abstract

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan tidak hanya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga melindungi hak asasi manusia pengguna sebagai korban ketergantungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dominasi pendekatan represif dan belum optimalnya prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengguna narkotika masih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana semata, sehingga hak atas pemulihan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan rehabilitasi yang berorientasi pada pendekatan kesehatan dan keadilan restoratif guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang lebih berkeadilan dan humanis.
Co-Authors Indra Purba Harahap Mesra Khairani Mesra Khairani Ridwan Rangkuti Risa Anggita Rosmaimuna Siregar Sarmadan Pohan Sri Wahyuni Sutan Siregar Triswidodo Trisidodo Yuni Ariski