<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba. Meskipun program penanganan kumuh telah banyak dilakukan, proses relasional antar pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan masyarakat (BKM), dan pihak swasta, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dipandu oleh kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, proses kolaborasi terhambat oleh tantangan signifikan. Isu-isu utama meliputi partisipasi pemangku kepentingan yang tidak konsisten dalam dialog tatap muka yang menyebabkan kegagalan koordinasi; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat, terutama terkait transparansi finansial dan eksekusi proyek; serta konflik pembebasan lahan yang belum terselesaikan yang menggerus komitmen bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas program Kotaku sangat bergantung pada penguatan proses inti kolaborasi, bukan hanya pada hasil fisik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menyajikan bukti empiris mengenai titik-titik gesekan spesifik dalam kolaborasi multi-stakeholder untuk pembangunan perkotaan dalam konteks daerah di Indonesia. This study analyzes the dynamics of collaborative governance in the Kotaku (City Without Slums) program in Kalumeme Village, Bulukumba Regency. While slum upgrading programs are common, the relational processes between stakeholders often determine their success or failure. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with key stakeholders from local government agencies (OPD), community representatives (BKM), and the private sector, supplemented by observation and documentation. The data were analyzed using the collaborative governance framework by Ansell and Gash. Findings reveal that despite some progress, the collaboration process was hampered by significant challenges. Key issues included inconsistent stakeholder participation in face-to-face dialogues, leading to coordination failures; difficulties in building robust trust, particularly regarding financial transparency and project execution; and unresolved land acquisition conflicts that undermined shared commitment. The study concludes that the effectiveness of the Kotaku program is critically dependent on strengthening the core collaborative processes, not just on physical outputs. This research contributes to public administration literature by providing empirical evidence on the specific friction points within a multi-stakeholder collaboration for urban development in a regional Indonesian context.]]>
Copyrights © 2025
