cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62852424900101
Journal Mail Official
jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar Ruang KPS Administrasi Negara Gedung A Lt. 9 Kampus Universitas Bosowa Email: jurnal.publician@universitasbosowa.ac.id
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 28298330     EISSN : 28297695     DOI : https://doi.org/10.56326/jp.v2i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan hasil pemikiran termasuk pengembangan dan review bidang Ilmu Administrasi Negara pada bidang Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Ekonomi, Manajemen Publik dan Pemerintahan; dan Fokus masalah lain yang berkaitan dengan kebijakan publik dan administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 72 Documents
 1   2   3   4   5 
Kebijakan Pembangunan Proyek Wisma Negara Republik Indonesia Dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia Di Makassar Fransiano Arnoldy; Nining Haslinda; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ditetapkan terhadap kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia di Makassar, guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan agenda dan formulasi kebijakan berdasarkan konsep pembangunan partisipatif, serta kelayakan investasi pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan teknik evaluasi ekonomi atas perhitungan nilai manfaat bersih saat ini. Penelitian ini berdasarkan sifat datanya merupakan penelitian dengan pendekatan campuran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia mendayagunakan partisipasi masyarakat secara bentuk politis atau bersifat semu, sehingga manfaat kegiatan yang dapat diperoleh juga tidak dapat berguna, dinikmati, hingga dimanfaatkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan sebab tidak berasal dari kewenangan masyarakat Sulawesi Selatan guna menetapkan sendiri perihal kebutuhan yang berarti bagi mereka. Selain itu, investasi program atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik tidak dapat menuai kelayakan untuk dipertimbangkan, serta senyatanya dapat direkomendasikan untuk dibatalkan oleh sebab nilai manfaat bersih saat ini yang diperoleh melalui nilai faktor diskon 6,1 % dalam skenario investasi program selama lima (5) tahun ke depan, atau dari tahun 2021 hingga tahun 2026 yakni negatif seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) bersifat lebih kecil atau kurang dari nilai nol (NPV < 0). Research set on the Country House project development policy of the Republic Indonesia in the Centre Point of Indonesia Area in Makassar, aims to determine people participation in the stages of agenda setting and policy formulation based on the concept of participatory development, as well as the feasibility of an investment the Country House project development of the Republic of Indonesia as the initiation of the refunctionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest based on cost and benefit analysis with the economic evaluation techniques on the calculation of the current net benefit value. This research based on the nature of the data is a research with a mixed approach. The results of the research explain that the Country House project development policy of the Republic of Indonesia utilizing people participation in a political or pseudo-political form, so that the benefits of the activities that can be obtained also cannot be useful, enjoyed, so that they are used for the people of South Sulawesi because it does not come from the authority of the people of South Sulawesi to determine their own needs that are meaningful to them. In addition, program investment for the initiation of re-functionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest unable to reap eligibility for consideration, and in fact it can be recommended to cancel because of the current net benefit value obtained through the discount factor value of 6,1 % in the program investment scenario for the next five (5) years, or from 2021 to 2026 which is negative one hundred thirty four billion two hundred forty nine million nine hundred seventy five thousand nine hundred and twenty rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) is smaller or less than zero (NPV < 0).
Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat Di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Engka Reski Amalia; Uddin B. Sore; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Kebijakan kabupaten sehat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa ternyata belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja serta hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja desa sehat Desa Pattimpa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Adapun informan terdiri dari Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pattimpa, Tim Verifikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Ponre, dan Masyarakat Desa Pattimpa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengevaluasian kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Adapun data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga dari berbagai dokumen yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum terlaksana dengan baik. Kinerja dari pelaksana dalam hal ini pokja desa sehat Desa Pattimpa belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pokja belum mampu merespon segala aspirasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pokja. Selain itu pokja juga belum mempunyai pedoman khusus dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut ditingkat desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas dalam melaksanakan kebijakan. Rendahnya tingkat kinerja tersebut berdampak pada hasil evaluasi kebijakan. Kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan Desa Pattimpa karena pelaksanaan yang belum maksimal khusunya terkait sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kinerja dari pelaksana kebijakan harus ditingkatkan dengan mengedapankan program yang berasal dari aspirasi masyarakat serta melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya terkhusus terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency. Healthy district policies are policies issued to address health problems that develop in the community. The implementation of a healthy district policy in Pattimpa Village has not been able to overcome the existing problems. This study aims to determine how the performance and results of the evaluation of the implementation of policies carried out by the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village. In determining the informants, the researcher used purposive sampling. The informants consisted of the Management of the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village, the Verification Team for the Healthy Subdistrict, Ponre Subdistrict, and the Pattimpa Village Community. This study uses a type of evaluation research with a qualitative descriptive research design. The focus of the research is to evaluate the health district policy in Pattimpa Village. The data obtained from observations, interviews, and also from various related documents. Based on the research conducted, it was found that the implementation of healthy district policies in Pattimpa Village had not been implemented properly. The performance of the implementer in this case the healthy village working group in Pattimpa Village has not carried out its duties optimally. The working group has not been able to respond to all the aspirations of the community properly, so that the community is not satisfied with the working group's performance. In addition, the Working Group does not yet have specific guidelines for implementing these policies at the village level, resulting in the absence of clear standards in implementing policies. The low level of performance has an impact on the results of policy evaluation. The policy has not been able to produce real changes in the Pattimpa Village environment because the implementation has not been maximized, especially related to socialization and guidance to the community. Therefore, to achieve the goals that have been determined, the performance of policy implementers must be improved by prioritizing programs originating from the aspirations of the community and implementing the program as well as possible, especially related to the implementation of socialization and guidance to the community.
Pengembangan Perpustakaan Daerah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Yemmi Liberni; Syamsuddin Maldun; Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendeskripsikan tentang kesiapan dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan Perpustakaan Daerah di Sangatta Utara. Dilatarbelakangi dengan era revolusi industry 4.0 dimana pengembangan pelayanan berbasis digital perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengikuti zaman, melihat kondisi perpustakaan daerah Sangatta Utara hingga saat ini pelayanannya masih bersifat konvensional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Dimana pada Bab V pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya Sangatta Utara. Informan Penelitian : Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Pustakawan, Kepala Seksi Layanan Perpustakaan, Staf Pelayanan Perpustakaan dan Masyarakat Pengguna Peprustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Fokus penelitian adalah pengembangan Perpustakaan Daerah berbasis digital. Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen. Berdasarkan Penelitian diperoleh hasil bahwa kesiapan pengembangan perpustakaan berbasis digital terkait kesiapan masih ada  tugas dan fungsi yang tumpang tindih dikarenakan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan dalam situasi pandemi covid 19 mengharuskan segala program terkait pengembangan perpustakaan ini harus dilakukan bertahap. Terkait strategi, tujuannya mengarah kepada pengembangan perpustakaan daerah berbasis digital dan canggih sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya di era revolusi industri 4.0 ini. Pelaksanaan pengembanga perpustakaan ini mengikut kepada kebijakan UUD No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur juga merencanakan Program pelatihan kepada beberapa pegawai untuk proses pengembangan perpustakaan digital dan pelaksanaannya. This paper describes the readiness and strategy of the East Kutai Regency Library and Archives Service in developing the Regional Library in North Sangatta. Against the backdrop of the industrial revolution 4.0 era where the development of digital-based services needs to be carried out to meet the needs of the community by following the times, seeing the condition of the North Sangatta regional library until now the service is still conventional. This is not in accordance with the provisions of Law No. 43 of 2007 on libraries. Where in Chapter V article 14 paragraph 3 it is stated that every library develops library services in accordance with advances in information and communication technology. This paper is expected to be useful for the Government of East Kutai Regency, as well as for the people of East Kutai Regency, especially North Sangatta. Research Informants: Head of Service, Secretary of Service, Librarian, Head of Library Services Section, Library Service Staff and Library User Society. This research uses qualitative method with descriptive method. The focus of the research is the development of digital-based Regional Libraries. Research data obtained through observations, interviews and document review. Based on the research, it was found that the readiness of digital-based library development related to the readiness there are still overlapping tasks and functions due to the limited resources they have and in the COVID-19 pandemic situation, all programs related to the development of this library must be carried out in stages. Regarding strategy, the goal is to develop digital-based and sophisticated regional libraries so that they can keep up with the times, especially in this era of the industrial revolution 4.0. The implementation of this library development follows the policy of the Constitution no. 43 of 2007 on libraries. The Office of the Library and Archives of East Kutai Regency is also planning a training program for several employees for the digital library development process and its implementation
Implementasi Pembelajaran Sistem Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa SMA Negeri 12 Makassar Fify Aulia; Nining Haslinda; Natsir Tompo
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan faktor yang mempengaruhi program pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 pada siswa SMA Negeri 12 Makassar. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, serta analisis dokumen melalui penelitian di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan SMA Negeri 12 Makassar. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri daru tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menjukkan bahwa: (1) keberhasilan implementasi kebijakan dalam penerapannya siswa mempunyai inisiatif untuk tetap mendukung kegiatan belajar daring, namun cukup berat untuk menyesuikan aturan daring ini, dikarenakan proses belajar secara daring muncul rasa malas terhadap dirinya. Dapat di generalisasi kalau ada efek yang membuat menurunnya pembelajaran siswa bukan dikarenakan sistem belajar daring akan tetapi lebih kepada perangkat pendukung pengaplikasian sistem belajar daring mulai dari, jaringan internet, smart android bagi guru dan siswa serta juknis penggunaan aplikasi belajar online yang sedikit saja yang paham; (2) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pembelajaran sistem daring, ditunjukkan konsistensi disdik sulsel dalam mendukung pelaksanaan sistem belajar daring serta para guru dan siswa SMA Negeri 12 Makassar. Responsivitas atau daya tanggap terhadap implementasi kebijakan penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.  Kemudian SMA Negeri 12 Makasssar dalam pengeimplementasiannya tidak terlepas dari aturan pusat namun tetap mempertimbangkan antara regulasi-regulasi yang ada dan tingkat ekonomi peserta didik. This study aims to determine the success of the policy implementation of factors that affect the online system learning program during the Covid-19 pandemic for students of SMA Negeri 12 Makassar. Data were collected by conducting observations, interviews, and document analysis through research at the South Sulawesi Provincial Education Office and SMA Negeri 12 Makassar. The analytical model used is the analytical technique according to Miles and Huberman which consists of three flow of activities that occur simultaneously, including data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the study show that: (1) the successful implementation of the policy in its application, students have the initiative to continue to support online learning activities, but it is quite difficult to adjust these online rules, because the online learning process appears lazy towards themselves. It can be generalized if there is an effect that makes student learning decline not due to the online learning system but rather to supporting devices for the application of online learning systems ranging from internet networks, smart androids for teachers and students as well as technical guidelines for the use of online learning applications that few understand; (2) the factors that influence the implementation of the online system learning program policy, shown by the consistency of the South Sulawesi Education Office in supporting the implementation of the online learning system as well as the teachers and students of SMA Negeri 12 Makassar. Responsiveness or responsiveness to the implementation of policies on the application of the online system learning process during the Covid-19 pandemic, can be seen in the government's concern for the needs and interests of the community in adjusting the directions from the central government. Then SMA Negeri 12 Makasssar in its implementation cannot be separated from the central rules but still considers the existing regulations and the economic level of students.
Kebijakan Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Masa Pandemi Covid-19 di Lingkup Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Rista Nurdiana; Syamsuddin Maldun; Nining Haslinda
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran daring merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan solusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait penerapan kebijakan pembelajaran daring di lingkup Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara serta analisis dokumen melalui penelitian di Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara. Model analisis yang digunakan yaitu teknik analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran daring, peserta didik dan tenaga pendidik belum sepenuhnya siap disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang timbul dalam pelaksanaan, juga menyangkut dengan infrastruktur dan dukungan manajemen. Adaptasi pembelajaran daring dilakukan guru dengan merubah metode belajar dan memberikan waktu yang fleksibel dalam belajar, sedangkan siswa melakukan adaptasi dengan bantuan orang tua sebagai pendamping belajar dari rumah. Kurangnya perangkat yang dimiliki siswa, kurangnya pemahaman orang tua terhadap sistem pembelajaran, keterbatasan kemampuan digital guru, lemahnya akses jaringan di daerah pelosok, dan kurangnya program pengembangan literasi digital dan teknologi. Online learning is one of the government's efforts to provide solutions to the world of education in Indonesia due to the impact of the Covid-19 pandemic. The purpose of the study was to provide an overview of the implementation of online learning policies in the North Luwu Regency Elementary School as an effort to break the chain of the spread of Covid-19. Data were collected by conducting observations, interviews and document analysis through research at the North Luwu District Elementary School. The analytical model used is the analytical technique which consists of three streams of activities that occur simultaneously, including data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the study show that in implementing online learning, students and educators are not fully prepared due to limitations that arise in implementation, also related to infrastructure and management support. Adaptation of online learning is carried out by teachers by changing learning methods and providing flexible time in learning, while students adapt with the help of parents as companions for learning from home. The lack of devices owned by students, lack of parental understanding of the learning system, limited digital capabilities of teachers, weak network access in remote areas, and the lack of digital literacy and technology development programs.
Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Verni Stefiana; Uddin B. Sore; Nurkaidah Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Malimbong, Kecamatan Messawa,  penelitian fokus kepada pengelolaan bantuan PKH dan distribusi dana PKH ini oleh Pemerintah. Metode dari penelitian yang di jalankan ini adalah deskriptif kualitatif tujuannya menemukan gambaran dengan jelas atas pengelolaan yang dijalankan menyangkut bagaiamana  pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini sendiri.Adapun teknik dari pengumpulan data digunakan  teknik wawancara,kemudian observasi, dan terakhir dokumentasi. Dari sumber penelitian yang ada ditemukan bahwa program ini masih belum berjalan sesuai dengan dengan pedoman PKH. Hal ini dapat di lihat dari Standar Operasional Prosedur dalam buku pedoman pelaksanaan PKH, PKH ini memiliki  4 tahap inti dari awal hingga akhir yaitu validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok, dan verifikasi.Dari keempat tahapan di atas ada 2 tahapan  yakni validasi dan pertemuan kelompok yang belum maksimal di lakukan oleh pemerintah Desa Malimbong Kecamatan Messawa.Pada tahapan distribusi atau penyaluran  bantuan PKH di Desa Malimbong Kecamatan Messawa, tidak berjalan dengan efektif, di samping pendataan calon peserta PKH (calon penerima bantuan PKH) yang belum di maksimalkan, juga waktu penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang di telah di tentukan dalam buku pedoman PKH 2021 yaitu 4 kali dalam 1 tahun. Implementation of the Family Hope Program in Malimbong Village, Messawa District, the research focuses on the management of PKH assistance and the distribution of PKH funds by the Government. control, information and communication, and monitoring activities. The method of the research conducted is descriptive qualitative with the aim of getting a clear picture of the management carried out regarding the implementation of the Family Hope Program (PKH). observation, and documentation. From the resultis of existing research, it is known that so far the implementation of this program has not run in accordance with the PKH guidelines. , group meetings, and verification. Of the four stages above there are 2 stages, namely validation and group meetings that have not been maximally carried out by the Malimbong Village government, Messawa District. At the distribution or distribution stage of PKH assistance in Malimbong Village, Messawa District, it did not run effectively, In addition to collecting data on prospective PKH participants (prospective PKH aid recipients) that have not been maximized, the time for distributing aid is not in accordance with the time specified in the 2021 PKH guidebook, which is 4 times in 1 year.
Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Sarmila Sarmila; Udin B. Sore; Natsir Tompo
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses”analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpula/verifikasi data. Program Bantuan Sosial Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentang). Pada umumnya bantuan sosial memiliki masalah terkadang tidak tepat sasaran. Maka sangat penting kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi impelemtasi pendistribusian dalam menjalankan program raskin selama ini. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat masalah dalam waktu pelaksana dan bagaiaman efektivitas penyaluran program raskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teratur yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras miskin, Ketidakefektifan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum maksimal. The data analysis process uses analytical and descriptive techniques through three application paths, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/data verification. The Raskin Social Assistance Program is one of the poverty reduction and social protection programs in the food sector organized by the Central Government in the form of subsidized rice assistance to low-income households (poor and low-income households). In general, social assistance has the problem of sometimes not being well targeted. So it is very important then to know how the conditions of distribution implementation in carrying out the Raskin program so far are. Through the results of research conducted, that there are problems in the implementation time and how the effectiveness of the distribution of the Raskin program. Irregular implementation time which causes delays in distributing rice to the poor, the ineffectiveness of the expected benefits of the existence of the Raskin program is not achieved. The responsibility carried out by the kelurahan results in a lack of price transparency and targets that have not been maximized.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kabupaten Bantaeng Genya Genya; Nining Haslinda; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Pembangunan Kawasan Industri dalam memberdayakan masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng. Informan yang terdiri dari Bagian Kabid, Sekertaris, Staf Kantor, Direktur Perusahaan dan Manager Operational. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Focus penelitian ini merujuk pada Memberdayakan Potensi Lokal Masyarakat dengan program pembangunan Kawasan Industri Bantaeng. Data Penelitian diperoleh melalui hasil Observasi, Wawancara dan Dokumen-Dokumen. Melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan, nyatanya Pemerintah dalam mensosialiasikan Keberadaan Kebijakan Pengembangan Industri yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikerenakan peran pemerintah yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini sudah dirasakan Sebagian masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut. Bahkan tantangan-tantangan yang di alami oleh Pengelola Kawasan Industri dan Pemerintah daerah ini dapat di selesaikan dengan baik. Untuk itu selanjutnya dalam pembangunan Kawasan industri Jangka Panjang yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten. This study aims to evaluate the extent to which industrial estate development policies empower local communities in Bantaeng Regency. Informants consisting of Head of Division, Secretary, Office Staff, Company Director and Operational Manager. This study used descriptive qualitative method. The focus of this research refers to Empowering Local Community Potential with the Bantaeng Industrial Estate development program. Research data obtained through the results of observations, interviews and documents. Through the results of research that has been carried out, in fact the Government in disseminating the existence of an Industrial Development Policy that has been going well. This is because the role of the government, which is part of the development of the Bantaeng Industrial Estate, has been felt by some of the people who work for the company. Even the challenges experienced by Industrial Estate Managers and local governments can be resolved properly. For this reason, in the development of long-term industrial estates, the district government must do.
Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Shinta Dance Indrawati; Nining Haslinda; Natsir Tompo
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui strategi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dan kantor Imigrasi dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing serta mengetahui seberapa efektivitas pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Morowali Utara. Informan terdiri dari bagian Kepala Seksi Norma Kerja, Tim Pengawas Ketenagakerjaan, Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Banggai, Camat Petasia Timur, Kepala Desa Bunta, Kepala Desa Mohoni, Masyrakat, Direktur PT. Gunbuster Nickel Industry, Kepala Teknik Tambang PT. Genba Multi Mineral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  jenis pengawasan. Fokus penelitian adalah Pengawasan Tenaga Kerja Asing  di Kabupaten Morowali Utara. Data Penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Morowali Utara belum optimal disebabkan karena kurangnya pegawai pengawasan serta letak geografis perusahaan yang sulit dijangkau. (2) Efektivitas pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Morowali Utara dalam pengukuran menggunakan preventif belum berjalan secara efektif disebabkan koordinasi yang dilakukan hanya pada instansi terkait yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja asing yaitu antara UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, namun tidak melakukan koordinasi pada pemerintah desa setempat. Kemudian dalam upaya mencegah penyimpangan terulang kembali, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dan Kantor Imigrasi Banggai melakukan evaluasi dari hasil kerja dan rencana, melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan, meningkatkan kemampuan pegawai maupun karyawan tambang dengan diadakannya pelatihan dan education. This study aims to determine the strategy of the Regional II Labor Inspection Unit and the Immigration Office in supervising Foreign Workers and to find out how effective the implementation of the supervision of Foreign Workers in North Morowali Regency is.The informants consisted of the Head of the Work Norms Section, the Labor Inspection Team, the Head of the Information and Communication Subsection of the Banggai Immigration Office, the East Petasia Sub-district, the Head of Bunta Village, the Head of the Mintai Village, the Community, the Director of PT. Gunbuster Nickel Industry, Head of Mining Engineering PT. Genba Multi Minerals. This study uses a qualitative method with the type of supervision. The focus of the research is the Supervision of Foreign Workers in North Morowali Regency. Research data obtained through observations, interviews and document review. The results showed that (1) the supervision of foreign workers in North Morowali Regency was not optimal due to the lack of supervisory employees and the geographical location of the company which was difficult to reach. (2) The effectiveness of the supervision of foreign workers in North Morowali Regency in measuring using preventive measures has not run effectively due to coordination carried out only with related agencies that are directly related to foreign workers, namely between the UPT for Labor Supervision Region II and the Class II Immigration Office Non TPI Banggai , but did not coordinate with the local village government. Then in an effort to prevent irregularities from reoccurring, the UPT Labor Supervision Region II and the Banggai Immigration Office evaluate the work results and plans, take corrective actions if irregularities are found, improve the ability of employees and mine employees by holding training and education.
Efektivitas Transportasi Umum Bus Rapid Ransit (BRT) Mamminasata Di Kota Makassar Arya Muhammad Habibilah; Syamsuddin Maldun; Nurkaidah Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v1i2.1534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengambil data pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Damri Makassar melalui dua metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas Angkutan Umum BRT Mamminasata di Kota Makassar ditinjau dari dua teori, yaitu teori pengembangan kelembagaan (Esman dan Uphoff 1984) dan teori sikap pelaksana (Gerungan 2000). Pada teori pertama peneliti menemukan bahwa BRT Mamminasata belum memiliki lembaga khusus untuk memberikan pelayanan penuh kepada BRT Mamminasata, sedangkan lembaga UPT Transportasi Mamminasata hanya sebatas mengawasi operasional BRT Mamminasata. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel itu memberikan informasi pada saat peluncurannya tahun 2014 dengan Tribun Timur dan Berita Satu. Indikator teoritis kedua, peneliti menemukan bahwa Unit Transportasi Mamminasata telah mengevaluasi pengadaan institusi yang khusus menangani BRT Mamminasata. Hasil penelitian lainnya adalah BTS Makassar sebagai wujud dari hasil evaluasi BRT Mamminasata. Teori kedua menjadi fokus penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sikap aktor pelaksana dilihat dari komponen kognitif yaitu Standar Operasional Prosedur dari Dinas Perhubungan yang berisi Time Table yang mengatur jadwal jalan dan halte di setiap halte, sedangkan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki Perum Damri Makassar, digunakan oleh aktor pelaksana. Untuk memberikan pelayanan kepada penumpang BRT Mamminasata, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, seluruh SOP telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil kajian pada indikator kedua yaitu komponen sikap konatif, peneliti menemukan bahwa, masyarakat menanggapi BRT Mamminasata melalui apa yang mereka lihat di jalan dan bukan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhungan melalui media massa, tingkat kepuasan masyarakat pengguna BRT Mamminasata cukup memuaskan. , hal ini berdasarkan hasil dokumentasi survey yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil observasi dan wawancara juga didapatkan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan dan fasilitas yang mereka dapatkan di dalam bus. Kendalanya adalah jarak halte dari pemukiman masyarakat This study aims to determine the Effectiveness of the Mamminasata BRT Public Transportation Policy in Makassar City and the factors that hinder the effectiveness of Mamminasata BRT Public Transportation in Makassar City. This research is descriptive and qualitative by taking data from the Department of Transportation of South Sulawesi Province and Perum Damri Makassar through two methods used in data collection techniques, namely the library method and field research methods by conducting interviews. The results of this study reveal that the effectiveness of the Mamminasata BRT Public Transportation in Makassar City is viewed from two theories, namely the theory of institutional development (Esman and Uphoff 1984) and the theory of attitude of implementers (Gerungan 2000). In the first theory, the researcher found that BRT Mamminasata does not yet have a special institution to provide full service to BRT Mamminasata, while the UPT Transport Mamminasata institution is only limited to supervising the operation of BRT Mamminasata. The socialization carried out by the South Sulawesi Provincial Transportation Service was providing information at the time of its launch in 2014 with the East Tribune and Berita Satu. The second theoretical indicator, the researcher found that the Mamminasata Transportation Unit had evaluated the procurement of institutions specifically to handle the Mamminsata BRT. The other research results are the Makassar BTS as a manifestation of the results of the Mamminasata BRT evaluation. The second theory is the focus of this research. The results of this study found that the attitude of the implementing actor was seen from the cognitive component, namely the Standard Operational Procedure from the Department of Transportation containing a Time Table that regulates the road schedule and bus stops at each stop, while the Standard Operating Procedure owned by Perum Damri Makassar, was used by the implementing actor. To provide services to the passengers of the Mamminasata BRT, based on the results of observations, interviews, and documentation, all SOP has been implemented properly. As for the results of the study on the second indicator, namely the conative attitude component, the researcher found that, the community responded to the Mamminasata BRT through what they saw on the street and not from the socialization carried out by the Office through the mass media, the level of satisfaction of the Mamminasata BRT user community was quite satisfactory. , this is based on the results of the documentation of a survey held by the Department of Transportation of South Sulawesi Province, the results of observations and interviews also found that people were satisfied with the services and facilities they got on the bus. The obstacle is the distance of the bus stop from community settlements

Page 1 of 8 | Total Record : 72

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 2 No. 2 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua Vol. 1 No. 2 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua