<![CDATA[Krisis resapan air di Kota makassar, Sulawesi Selatan Indonesia, menunjukkkan bagaimana tata kelola perkotaan terlalu fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi sementara mengabaikan daya dukung lingkungan. Dengan mengutamakan transormasi besar-besaran kawasan resapan air menjadi area terbangun seperti perumahan elit, bisnis, dan infrastruktur jalan raya, area ini sekarang mencapai 65,04% dari total luas kota. Penelitian ini menyelidiki dinamika ekologi sosial perkotaan. Dengan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10,99% yang jauh di bawahstandar nasionl 30% kapasitas infiltrasi air berkurang, limpasan permukaan meningkat dan resiko banjir dan kekeringan meningkat. Kondisi ini juga menyebabkan intrusi air laut dan penurunan muka tanah, yang dikenal sebagai land subsidence. Hal ini berdampak sosial pada ketimpangan akses air bersih, terutama di daerah padat dan miskin. Upaya penanggulangan melalui inovasi seperti lubang resapan biopori dan program pertanian kota (Lorong Taman) menunjukkan potensi untuk meningkatkan cadangan air tanah dan kualitas lingkungan, tetapi keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Studi ini menunjukkan bahwa krisis resapan air di Makassar bukan hanya masalah lingkungan teknis tetapi juga hasil dari ketidaksesuaian kebijakan kota dan tata ruang yang tidak mendukung kesejahteraan ekologis dan sosial. Untuk membuat kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, kebijakan tata kota yang berpijak pada prinsip ekologi sosial harus diintegrasikan, peningkatan RTH, dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan RTH, dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.]]>
Copyrights © 2025
