<![CDATA[Pembuktian merupakan aspek paling krusial dalam proses peradilan pidana karena menentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 126/Pid.B/2022 menjadi salah satu putusan penting yang mengadili perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian mencapai Rp 11,8 miliar, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti dalam perkara tersebut serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis, menggunakan sumber data utama berupa salinan resmi putusan pengadilan dan sumber data sekunder berupa KUHAP, UU TPPU, literatur hukum acara pidana, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), dengan menggunakan keterangan saksi, alat bukti surat, bukti transfer, dan printout rekening yang saling bersesuaian untuk membentuk keyakinan. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, asas in dubio pro reo, asas legalitas, dan prinsip due process of law, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi korban.]]>
Copyrights © 2025
