<![CDATA[Kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami tantangan serius di era digital, terutama dengan munculnya fenomena seperti #KaburAjaDulu yang mencerminkan eskapisme sekaligus kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat. Fenomena ini diperburuk oleh budaya cancel culture, di mana pejabat atau institusi pemerintah mendapat tekanan publik akibat tindakan atau pernyataan yang kontroversial. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pola komunikasi pemerintah dalam merespons dinamika opini publik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pakar komunikasi dan analisis media sosial guna memahami keterkaitan antara krisis kepercayaan dan efektivitas strategi komunikasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, respons lambat, dan kegagalan dalam membangun narasi yang kredibel memperparah krisis kepercayaan publik. Peran humas pemerintah menjadi semakin krusial dalam mengelola krisis komunikasi, memastikan keterbukaan informasi, serta membangun dialog yang lebih efektif dengan masyarakat. Strategi komunikasi yang adaptif, responsif, dan berbasis data diperlukan untuk meredam dampak negatif cancel culture dan membangun kembali kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas humas pemerintah dalam mengelola komunikasi krisis, pemanfaatan teknologi analisis media sosial untuk memahami sentimen publik, serta penguatan regulasi terkait keterbukaan informasi. Dengan pendekatan komunikasi yang lebih proaktif dan berbasis transparansi, pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani krisis kepercayaan hubungan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
