Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: The Role of State Administrative Law in Eradicating Corruption in Indonesia

Sri Yulianti Mozin
Alexander H. Badjuka
Zahra Aulia Ahmad
Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli
Muhammad Fajri Sulhandi
Muhammad Fikra R.Djafar

Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 8 No. 11: November 2025

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan, menerima sogokan, dan sebagainya. Korupsi telah menyebar ke semua tingkat kekuasaan, dari eksekutif hingga legislatif dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga desa. Jumlah dan kualitasnya juga meningkat seiring dengan peningkatan demokrasi Indonesia. Namun, hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, dan sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa. Selain itu, hukum administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai arena untuk pekerjaan akademis dan teoritis dalam pemerintahan negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deduksi. Pada akhir pembahasan, masalah hukum tentang peran hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi akan dijawab.