Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Muhammad Fajri Sulhandi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Tata Pelaksanaan Layanan Publik Di Kabupaten Bone Bolango: Implementation of Bureaucratic Reform in Public Service Delivery in Bone Bolango Regency Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Mohamad Iqshal Botutihe; Tiara Kasih Salihi; Irmawati Aripin; Muhammad Fajri Sulhandi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9220

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata pelaksanaan layanan publik di Indonesia. Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi pada tata pelaksanaan layanan publik di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Bone Bolango telah berjalan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan sumber daya manusia, resistensi perubahan, serta kurangnya optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara maksimal.
Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: The Role of State Administrative Law in Eradicating Corruption in Indonesia Sri Yulianti Mozin; Alexander H. Badjuka; Zahra Aulia Ahmad; Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli; Muhammad Fajri Sulhandi; Muhammad Fikra R.Djafar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9295

Abstract

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan, menerima sogokan, dan sebagainya. Korupsi telah menyebar ke semua tingkat kekuasaan, dari eksekutif hingga legislatif dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga desa. Jumlah dan kualitasnya juga meningkat seiring dengan peningkatan demokrasi Indonesia. Namun, hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, dan sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa. Selain itu, hukum administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai arena untuk pekerjaan akademis dan teoritis dalam pemerintahan negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deduksi. Pada akhir pembahasan, masalah hukum tentang peran hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi akan dijawab.
Co-Authors Alexander H. Badjuka Irmawati Aripin Mohamad Iqshal Botutihe Muhammad Fikra R.Djafar Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli Rahmatia Pakaya Sri Yulianti Mozin Sri Yulianty Mozin Tiara Kasih Salihi Zahra Aulia Ahmad