Kelembagaan Pemerintahan Di Era Smart Governance: Strategi Reformasi Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Government Institutions in the Smart Governance Era: Reform Strategies Towards Technology-Based Public Services

Sri Yulianty Mozin (Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Rahmatia Pakaya (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)
Maya Anggraini (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)
Ni Made Amanda (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)
Dea Ayu Lestari (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)
Moh Prayuda Sampara (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)
Astri Hasniyantri Lanio (Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia)

Jurnal Kolaboratif Sains
(Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025

Studi ini menekankan pada strategi reformasi institusi pemerintahan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan era smart governance yang mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Makna studi ini terletak pada pentingnya reformasi birokrasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan digital yang mendorong terbentuknya pengelolaan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan melibatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan praktik reformasi institusi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka mengenai kebijakan nasional, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), e-Government, dan kota cerdas terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat. Walaupun demikian, proses reformasi tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pegawai, fragmentasi regulasi, dan penolakan budaya birokrasi. Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengintegrasian sistem informasi antar lembaga, peremajaan regulasi yang fleksibel, serta pengembangan budaya inovasi merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang responsif dan berfokus pada pelayanan publik digital yang berkelanjutan.