<![CDATA[Penyebaran hoaks yang cepat melalui platform digital telah menjadi tantangan signifikan terhadap validitas kebenaran dalam diskursus daring. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan yang menonjol selama periode pemilu. Survei nasional oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa 24,7% hoaks tersebut bersifat politis, yang menegaskan dominasi misinformasi politik di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dalam ruang digital memengaruhi konstruksi kebenaran dan validitas intersubjektif dengan merujuk pada teori klaim validitas Jürgen Habermas. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan artikel, yaitu dengan menelaah dan membandingkan sejumlah studi terdahulu mengenai komunikasi digital, hoaks, dan demokrasi deliberatif, sehingga diperoleh gambaran persamaan, perbedaan, serta kecenderungan temuan yang relevan. Analisis difokuskan pada bagaimana setiap artikel mengidentifikasi klaim kebenaran, validitas normatif, serta relevansi informasi dalam diskursus digital. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam pendekatan penelitian, mayoritas artikel menegaskan bahwa diskursus digital sering kali gagal memenuhi kondisi ideal komunikasi rasional Habermas akibat bias algoritmik dan keterbatasan keterbukaan. Hal ini berimplikasi pada melemahnya konsensus dan rasionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital kritis sangat penting untuk memungkinkan individu menilai klaim kebenaran secara lebih efektif, mengurangi penyebaran hoaks, serta meningkatkan validitas diskursus digital.]]>
Copyrights © 2025
