<![CDATA[Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Rumah Sakit (RS) Pemerintah, khususnya yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), merupakan fungsi vital yang menentukan kualitas layanan sekaligus stabilitas finansial. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem PBJ di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan serius yang berpotensi menurunkan efektivitas operasional rumah sakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan PBJ di RS Pemerintah Indonesia serta merumuskan rekomendasi strategis melalui Sintesis Literatur Sistematis (SLR) dengan pendekatan Sintesis Deskriptif Kuantitatif (SDQK) terhadap publikasi ilmiah periode 2015–2025. Hasil kajian mengidentifikasi tiga klaster utama permasalahan: risiko tata kelola (agency cost), inefisiensi logistik dalam Supply Chain Management (SCM), dan hambatan proses digitalisasi. Pada aspek tata kelola, ditemukan bahwa risiko moral hazard dan lemahnya kontrol internal berdampak nyata pada keuangan, misalnya akumulasi utang RSUD di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai Rp 247,97 miliar pada 2025. Rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara yang hanya 28% dari total temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 4,77 miliar juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas ex-post. Inefisiensi SCM tercermin dari dominasi biaya obat kelompok A yang mencapai 70,82% dari total biaya pengadaan, padahal hanya mencakup 5,78% dari total item obat yang digunakan. Sementara itu, hambatan digitalisasi muncul akibat kurang optimalnya penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Rekomendasi strategis meliputi penguatan regulasi internal BLUD, integrasi SIMRS untuk meningkatkan ketepatan forecasting SCM, serta peningkatan kompetensi SDM PBJ guna menekan risiko moral hazard pada proses digital.]]>
Copyrights © 2026
