<![CDATA[AbstractThis study examines the historical transformation of Islamic Religious Education (PAI) in South Kalimantan, focusing on how pesantren institutions responded to the implementation of the National Curriculum policy. Historically, PAI in the region was dominated by autonomous salaf pesantren traditions centered on kitab kuning studies and the authority of the Tuan Guru. State intervention following independence, particularly the 1975 Joint Decree of Three Ministers (SKB 3 Menteri), required pesantren to adopt the national curriculum for formal recognition, creating institutional challenges. This research employs a qualitative approach using library research and historical analysis. The findings reveal that pesantren responses did not reflect total resistance or full assimilation, but rather a process of curricular negotiation. This negotiation resulted in two hybrid models: the historical adaptation (dual-system) model, which maintains traditional learning while adopting formal educational structures, and the modern integration model, which incorporates the national curriculum alongside traditional content from the outset. The study concludes that this hybrid consensus enables pesantren to preserve religious identity while securing formal legitimacy and socio-economic mobility for students.AbstrakPenelitian ini menganalisis proses transformasi historis Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kalimantan Selatan dengan menyoroti dinamika respons lembaga pesantren terhadap penerapan kebijakan Kurikulum Nasional. Secara historis, PAI di Kalimantan Selatan didominasi oleh tradisi pesantren salaf yang otonom, berpusat pada otoritas Tuan Guru dan kajian kitab kuning. Intervensi negara pascakemerdekaan, khususnya melalui kebijakan SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang mensyaratkan adopsi kurikulum umum untuk pengakuan formal, menimbulkan dilema kelembagaan bagi pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pesantren tidak bersifat asimilatif maupun resistif secara total, melainkan melalui proses negosiasi kurikuler. Proses ini melahirkan dua model pendidikan hibrid, yaitu model adaptasi historis (sistem ganda) yang mempertahankan tradisi pembelajaran kitab kuning sekaligus mengadopsi struktur pendidikan formal, serta model integrasi modern yang sejak awal menggabungkan kurikulum nasional dengan konten tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsensus hibrid tersebut memungkinkan pesantren mempertahankan identitas keagamaan sekaligus memperoleh legitimasi formal dan mobilitas sosial-ekonomi bagi santri.]]>
Copyrights © 2025
