<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah penyimpan pada bank yang dinyatakan pailit dalam kerangka UU Kepailitan dan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi adanya konflik norma terkait status nasabah. Dalam UU Kepailitan, nasabah diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren, yang menempatkan mereka pada risiko tinggi dalam distribusi aset. Sebaliknya, UU LPS memberikan perlindungan eksplisit melalui skema penjaminan dengan batas nominal tertentu. Namun, ketidakpastian hukum tetap terjadi bagi simpanan yang melebihi limit penjaminan serta simpanan yang dikategorikan "tidak layak bayar." Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saat ini lebih bersifat administratif ketimbang prioritas yuridis. Untuk menjamin stabilitas perbankan dan kepastian hukum, paper ini mengusulkan pengadopsian konsep depository preference guna mengangkat posisi nasabah menjadi kreditur preferen, serta sinkronisasi peran yang lebih baik antara OJK, LPS, dan Pengadilan Niaga.]]>
Copyrights © 2026
