Mahfudlon
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan pada Bank yang Dinyatakan Pailit dalam Perspektif UU Kepailitan dan UU Penjaminan Simpanan Mustofa, Muhammad Ali; Mahfudlon; Ibraim Aji; Dian Wibowo; Edi Mulyadi
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 01 (2026): Januari-Maret
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i01.2805

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nasabah penyimpan pada bank yang dinyatakan pailit dalam kerangka UU Kepailitan dan UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi adanya konflik norma terkait status nasabah. Dalam UU Kepailitan, nasabah diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren, yang menempatkan mereka pada risiko tinggi dalam distribusi aset. Sebaliknya, UU LPS memberikan perlindungan eksplisit melalui skema penjaminan dengan batas nominal tertentu. Namun, ketidakpastian hukum tetap terjadi bagi simpanan yang melebihi limit penjaminan serta simpanan yang dikategorikan "tidak layak bayar." Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saat ini lebih bersifat administratif ketimbang prioritas yuridis. Untuk menjamin stabilitas perbankan dan kepastian hukum, paper ini mengusulkan pengadopsian konsep depository preference guna mengangkat posisi nasabah menjadi kreditur preferen, serta sinkronisasi peran yang lebih baik antara OJK, LPS, dan Pengadilan Niaga.
The Impact Of ESG (Environmental, Social, And Governance) Regulations On Corporate Legal Liability Untari, Dhian Tyas; Zulfikar , Pandri; Maulana, Firman; Syarif, Ahmad; Ardini, Nyayu Maya; Agus, Andi Adri; Putri, Cory Kartika; Nurhadi, Ahmad; Maulana, Wachid; Sudhana, Hari; Susi , Agustine; Mustofa, Muhammad Ali; Ferdiansyah, Dony; Mahfudlon; Ilman, La; M. Umar Kelibia; Zainal, Toyib; Aji, Ibrahim; Afifah, Yasfika Ely Nur; Setiyawan, Agus Eko
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3194

Abstract

This study examines the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations on corporate legal liability within the evolving framework of modern business law. As global business practices shift toward sustainability and accountability, ESG has transformed from a voluntary guideline into a mandatory regulatory standard that shapes corporate behavior. This research employs a qualitative and normative approach by analyzing relevant legal frameworks, scholarly literature, and case studies to explore how ESG regulations affect corporate responsibility. The findings indicate that ESG regulations significantly expand the scope of corporate legal liability beyond traditional financial obligations to include environmental protection, social responsibility, and governance transparency. Companies are increasingly held accountable through civil, criminal, and administrative sanctions for non-compliance with ESG-related standards. The study also highlights that effective ESG implementation can serve as a preventive mechanism, reducing legal risks and enhancing corporate governance. However, challenges remain, particularly in terms of regulatory harmonization, enforcement mechanisms, and varying levels of compliance across jurisdictions. This research concludes that ESG regulations play a critical role in strengthening corporate accountability and promoting sustainable business practices. Integrating ESG into corporate legal frameworks is essential for balancing economic objectives with social and environmental responsibilities in the long term.
Interaksi Politik, Regulasi Hukum Bisnis, dan Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Properti Saputra, Adi; Ibrahim Aji; Mahfudlon; Yusfika Ely Nur Afifah; Dian Wibowo; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3429

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong intensifikasi pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi publik yang strategis, dimana Government Public Relations (GPR) berperan sebagai instrumen vital dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga reputasi institusi pemerintah di tengah derasnya arus informasi. Krisis komunikasi publik di Indonesia kerap dipicu oleh penyebaran misinformasi serta keterlambatan klarifikasi resmi, sehingga kemampuan verifikasi, respons cepat, dan transparansi informasi menjadi faktor penentu legitimasi pemerintah di ruang digital (PR Indonesia, 2025; Dunan, 2020). Melalui analisis konseptual berbasis kajian literatur, penelitian ini menelaah dinamika krisis GPR dengan menekankan pengelolaan informasi krisis, pemanfaatan media sosial, serta penguatan kapasitas komunikasi institusi pemerintah, mengingat kegagalan respons yang cepat dan akurat berpotensi menurunkan kepercayaan publik sekaligus memperburuk eskalasi konflik informasi di ruang digital (Nurfalah et al., 2026; Gunadarma & Masitoh, 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis berbasis digital yang adaptif dan responsif merupakan kebutuhan mendasar guna mendukung efektivitas fungsi GPR di era komunikasi publik yang semakin kompleks dan dinamis.