<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan batas kewenangan notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan Akta Pembagian Warisan (APW) dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara yuridis memiliki kewenangan penuh untuk membuat akta autentik terkait pewarisan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh fragmentasi administratif dalam Pasal 111 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi sistem pewarisan nasional untuk mengembalikan peran notaris sebagai simpul utama pembuktian waris lintas sistem hukum, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak milik sesuai dengan prinsip konstitusi, hukum hak asasi manusia, dan maqāṣid al-sharī‘ah.]]>
Copyrights © 2026
