<![CDATA[Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji secara kritis politik hukum RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menelaah naskah akademik RUU dan membandingkannya dengan kondisi normatif dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap RUU tersebut dalam mengatasi problematika aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai literatur mutakhir dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan politik hukum dalam RUU perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peluang strategis untuk memperbaiki sistem arbitrase Indonesia, namun harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, konflik norma, arbitrase syariah, arbitrase internasional, dan penyelarasan dengan disrupsi teknologi (e-arbitration). Kata kunci: Politik Hukum, Arbitrase, Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS Abstract This research explores and critically examines the legal policy of the draft bill on amendments to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by reviewing the academic text of the draft bill and comparing it with the normative conditions and practices of dispute resolution through arbitration in Indonesia in order to contribute to the draft bill in addressing current issues. This research uses a normative juridical approach and qualitative analysis of various recent literature from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal policy in the draft amendment to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a strategic opportunity to improve the Indonesian arbitration system. but it must be done carefully by accommodating various aspects such as fairness, legal certainty, conflict of norms, sharia arbitration, international arbitration, and alignment with technological disruption (e-arbitration). Keywords: Legal Policy, Arbitration, Academic Papers on Arbitration Bill and APS]]>
Copyrights © 2026
