Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vox Populi El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Diding Jalaludin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Oposisi Politik dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal: Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Syahrul Anwar
Vox Populi Vol 7 No 2 (2024): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v7i2.53313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik Imam Ahmad bin Hanbal dengan rezim politik pada masa itu yang meneguhkan preferensi politiknya sebagai oposisi yang mengingkari kebijakan pemerintah yang zalim dan menyimpang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan historical approach menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data library research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu’tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang ahlussunnah wa al-jamaah dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan Mihnah rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan meme-rangi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai uswah al-hasanah adalah zuhud, wara’, tawadhu’, dan sabar dalam mengahadapi penguasa politik yang zalim
KONFLIK NORMA REGULASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 Diding Jalaludin
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.56185

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensinya konflik norma antara PERMA Nomor 3 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan regulasi pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari proses penanganan perkara arbitrase di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa norma Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengucapan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase atau arbitrase syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam sidang pertama bertentangan dengan norma Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah mengatur bahwa putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Eksistensinya konflik norma tersebut berimplikasi hukum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2023 harus segera direvisi supaya tidak menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi regulasi sekurang-kurangnya terhadap Pasal 26 ayat (1). Penanganan dan pengadministrasian perkara dengan klasifikasi khusus seperti arbitrase dilakukan dengan reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem dan kinerja aparatur administrasi penanganan perkara, bukan dengan menerbitkan peraturan yang mengandung unsur ambiguitas dan disharmoni antar regulasi. Kata Kunci: Arbitrase, Konflik, Regulasi. Abstract This research aims to examine the existence of norm conflicts between PERMA Number 3 of 2023 and Law Number 30 of 1999, especially with regard to the regulation of annulment of arbitration awards. The research method used is normative juridical with a statute approach and case approach. The data used is primary data obtained from the process of handling arbitration cases at the Bandung District Court Class 1A Special and the Central Jakarta District Court Class 1A Special and secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to arbitration in Indonesia. The results of this study indicate that the norm of Article 26 paragraph (1) of PERMA Number 3 of 2023 which regulates the pronouncement of a decision on a petition to annul an arbitration award or sharia arbitration no later than 30 (thirty) days from the time the petition is read out in the first hearing is contrary to the norm of Article 72 paragraph (3) of Law Number 30 of 1999 which stipulates that the decision on a petition to annul an arbitration award is made by the Chairman of the District Court no later than 30 (thirty) days from the time the petition is received. The existence of the norm conflict has legal implications for PERMA Number 3 Year 2023 must be revised immediately so as not to cause contradictions and regulatory inconsistencies at least against Article 26 paragraph (1). The handling and administration of cases with special classifications such as arbitration is carried out through bureaucratic reform and optimization of the system and performance of the case handling administration apparatus, not by issuing regulations that contain elements of ambiguity and disharmony between regulations. Keywords: Arbitration, Conflict, Regulation.
Analysis of Methods of Discovery of Islamic Law: A Critical Study of Qiyas, Al-Maslahah Al-Mursalah, Istihsan, and Al-Urf in a Contemporary Context Solihan Makruf; Rizal Agung Mufti; Diding Jalaludin; Lis Diana Ningsih; Ramdani Wahyu Sururie
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1752

Abstract

This research aims to evaluate the application of Islamic legal research methods, namely qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan and al-'urf, in responding to contemporary legal issues in Indonesia. The research method used is a literature review by analysing classical and modern sources of Islamic law, including books, scholarly journals, and relevant fatwas and legal regulations. The results show that the four methods can be flexibly applied to resolve modern legal issues such as early marriage, the status of children in Siri marriages and domestic violence. The contribution of this research is to provide an integrative and dynamic approach to the development of Islamic law, so that it can provide relevant solutions to contemporary legal challenges and support the integration of Islamic law into the national legal system.
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Utang Rosidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3520

Abstract

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tidak hanya terjadi dalam kalkulasi kesepakatan koalisi antar partai politik yang mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada), namun terjadi juga pada proses penetapan regulasi (politik hukum) yang melegitimasi pesta demokrasi tersebut dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pada last minute mengeluarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, rapat Badan Legislasi DPR RI membahas revisi UU Pilkada untuk melawan Putusan MK, serta demonstrasi lapisan masyarakat yang menentang revisi UU Pilkada dan mendukung Putusan MK sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada 2024, pembatalan revisi UU Pilkada, serta opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia sebagai panduan politik hukum dalam keputusan penambahan opsi kotak kosong pada semua surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga akan memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif mengenai apa saja nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia yang menjadi panduan politik hukum dan bagaimana perspektifnya terhadap politik hukum opsi kotang kosong pada Pilkada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum dalam opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara terutama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi bilamana kotak kosong menjadi pemenang secara terus menerus dalam Pilkada maupun Pilkada Ulang, maka akan menambah permasalahan yang berdampak terhadap seluruh aspek yang berkelindan dengan proses Pilkada tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Pembentuk UU maupun Mahkamah Konstitusi yang kerap kali memainkan peran positif legislator, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia: (Studi Komparatif Pengaturan UU 3/2014 dan UU Cipta Kerja) Agi Attaubah Hidayat; Diding Jalaludin; Umar Rojikin; Deni Kamaludin Yusup
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3282

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma hukum investasi di sektor industri Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengkaji pergeseran fundamental dari model regulasi UU 3/2014 tentang Perindustrian menuju model baru dalam UU Cipta Kerja. Temuan penelitian mengungkap adanya perubahan paradigma dari pendekatan proteksionis dan terdesentralisasi menuju liberalisasi terkendali dan sentralisasi yang berorientasi pada efisiensi investasi. Transformasi ini tercermin dalam empat aspek utama: sentralisasi perizinan berusaha, relaksasi kepemilikan asing di industri strategis, kemudahan impor bahan baku, dan fleksibilitas standardisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan daya tarik investasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinasi pusat-daerah yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kedaulatan ekonomi nasional, dan perlindungan industri domestik.
Politik Hukum Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Diding Jalaludin; Muhamad Kholid; Tatang Astarudin; Asep Rozali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.65142

Abstract

Abstrak          Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji secara kritis politik hukum RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menelaah naskah akademik RUU dan membandingkannya dengan kondisi normatif dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap RUU tersebut dalam mengatasi problematika aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai literatur mutakhir dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan politik hukum dalam RUU perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peluang strategis untuk memperbaiki sistem arbitrase Indonesia, namun harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, konflik norma, arbitrase syariah, arbitrase internasional, dan penyelarasan dengan disrupsi teknologi (e-arbitration). Kata kunci: Politik Hukum, Arbitrase, Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS   Abstract This research explores and critically examines the legal policy of the draft bill on amendments to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by reviewing the academic text of the draft bill and comparing it with the normative conditions and practices of dispute resolution through arbitration in Indonesia in order to contribute to the draft bill in addressing current issues. This research uses a normative juridical approach and qualitative analysis of various recent literature from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal policy in the draft amendment to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a strategic opportunity to improve the Indonesian arbitration system. but it must be done carefully by accommodating various aspects such as fairness, legal certainty, conflict of norms, sharia arbitration, international arbitration, and alignment with technological disruption (e-arbitration). Keywords: Legal Policy, Arbitration, Academic Papers on Arbitration Bill and APS
Co-Authors Agi Attaubah Hidayat Asep Rozali Astarudin, Tatang Deni Kamaludin Yusup Lis Diana Ningsih Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Ilham Pratama Ramdani Wahyu Sururie Rizal Agung Mufti Solihan Makruf Syahrul Anwar Umar Rojikin Utang Rosidin