<![CDATA[Meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengangkat sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan utama bagi stabilitas regional dan penerapan hukum internasional. Sebagai respons, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong tatanan kawasan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, sejauh mana kewenangan hukum AOIP dalam menangani sengketa maritim konkret masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan ASEAN, putusan peradilan yang relevan, serta literatur akademik mengenai soft law dan kepatuhan dalam hukum internasional. Studi ini bertujuan untuk menilai kewenangan hukum AOIP dalam kerangka hukum internasional serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas politik di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga mengkaji apakah AOIP berfungsi sebagai instrumen hukum atau lebih sebagai kerangka kebijakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP beroperasi sebagai instrumen soft law tanpa kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme penyelesaian sengketa 2 formal. Meskipun AOIP memperkuat komitmen normatif terhadap UNCLOS dan memfasilitasi dialog regional, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik antarnegara anggota ASEAN, sehingga membatasi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Studi ini menawarkan perspektif hukum yang baru dengan menerapkan teori kepatuhan untuk menganalisis pengaruh normatif AOIP meskipun bersifat tidak mengikat, serta berkontribusi pada diskursus mengenai soft law dalam tata kelola maritim regional.]]>
Copyrights © 2025
