Garuda - Garba Rujukan Digital

The Importance of Tax Education for the Community Karyawati Sihombing, Nonni Susila; Simanjuntak, Reynold
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7952

The significance of assess instruction for the community is one of the keys to victory in expanding assess mindfulness and citizen compliance. This article talks about the part of assess instruction as a key instrument to extend understanding of assess commitments and assess benefits for national advancement. The creator analyzes variables that impact the open understanding of tax collection, calculating negligible data, negligible proceeding instruction programs, and negative discernments of tax collection. In expansion, this article highlights the significance of collaboration between the government, educational education, and the media in dispersing compelling and easy-to-understand charge instruction to all levels of society. The most discoveries appear that organized charge instruction makes strides tax compliance, makes clarity, and increases open trust within the government. In this manner, making strides charge instruction programs is useful for the government not as it were in optimizing charge incomes but moreover in understanding the part of the community as citizens. In brief, comprehensive and ceaseless charge instruction is the most established for a reasonable, successful, and economical charge framework.

PROBLEMATIKA TUGAS DARI OMBUDSMAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI Simanjuntak, Reynold; Gonggonang, Frederico Louis Fan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi. Definisi ombudsman diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2008 yang berbunyi “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, Dan Batas Kewenangan Pejabat Sitorus, Grece Celina; Panjaitan, Romauli; Simanjuntak, Reynold; Lumenta, Henry Noch
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10837

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan elemen utama dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN diatur sebagai objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terdapat perbedaan dalam pengaturan sifat keputusan dan prosedurnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana definisi, karakteristik, dan keabsahan KTUN serta tindakan hukum pejabat administrasi negara yang dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai KTUN yang sah, keputusan harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang tidak memenuhi unsur tersebut dianggap tidak sah dan dapat digugat melalui PTUN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai jenis keputusan tata usaha negara dan pentingnya kehati-hatian dalam tindakan hukum pejabat administrasi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya batasan hukum terhadap keputusan administratif demi menjaga perlindungan hak warga negara dari tindakan yang berpotensi sewenang-wenang.

Dinamika Kelembagaan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara dan Sosiologi Organisasi Cherly Wereh, Agustien; Mongdong, Novita; Simanjuntak, Reynold; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11856

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan negara dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan memahami pola transformasi kelembagaan negara dalam konteks demokratisasi global, mengeksplorasi dinamika relasional antar lembaga negara, serta menganalisis tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum, kajian akademis, dan publikasi kelembagaan. Analisis data dilakukan melalui kombinasi metode analisis konten kualitatif dan pendekatan hermeneutik dengan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) transformasi struktur kelembagaan negara dalam era demokratisasi yang ditandai dengan penguatan checks and balances, pembentukan lembaga independen, dan desentralisasi kewenangan; (2) dinamika relasional antar lembaga negara yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis seperti kultur organisasi, jaringan informal, dan kualitas kepemimpinan; serta (3) tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer yang mencakup disrupsi teknologi, tuntutan akuntabilitas, hibridisasi institusional, fragmentasi sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan koherensi institusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan pengembangan desain kelembagaan yang adaptif dan responsif, penguatan kapasitas komunikasi institusional, serta adopsi pendekatan interdisipliner dalam studi dan praktik kelembagaan negara untuk menghadapi tantangan governance kontemporer

PROBLEMATIKA TUGAS DARI OMBUDSMAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI Simanjuntak, Reynold; Gonggonang, Frederico Louis Fan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi. Definisi ombudsman diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2008 yang berbunyi “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Dinamika Kelembagaan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara dan Sosiologi Organisasi Cherly Wereh, Agustien; Mongdong, Novita; Simanjuntak, Reynold; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11856

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan negara dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan sosiologi organisasi. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan memahami pola transformasi kelembagaan negara dalam konteks demokratisasi global, mengeksplorasi dinamika relasional antar lembaga negara, serta menganalisis tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum, kajian akademis, dan publikasi kelembagaan. Analisis data dilakukan melalui kombinasi metode analisis konten kualitatif dan pendekatan hermeneutik dengan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) transformasi struktur kelembagaan negara dalam era demokratisasi yang ditandai dengan penguatan checks and balances, pembentukan lembaga independen, dan desentralisasi kewenangan; (2) dinamika relasional antar lembaga negara yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis seperti kultur organisasi, jaringan informal, dan kualitas kepemimpinan; serta (3) tantangan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi kompleksitas kontemporer yang mencakup disrupsi teknologi, tuntutan akuntabilitas, hibridisasi institusional, fragmentasi sosial, dan kebutuhan untuk mempertahankan koherensi institusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan pengembangan desain kelembagaan yang adaptif dan responsif, penguatan kapasitas komunikasi institusional, serta adopsi pendekatan interdisipliner dalam studi dan praktik kelembagaan negara untuk menghadapi tantangan governance kontemporer

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search