Penelitian ini menganalisis Ability to Pay dan Willingness to Pay masyarakat terhadap layanan kereta api perintis serta implikasinya terhadap reformasi kebijakan tarif berbasis Public Service Obligation. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 428 responden. Estimasi Ability to Pay dilakukan dengan pendekatan travel budget, sedangkan Willingness to Pay diukur menggunakan stated preference. Hasil menunjukkan bahwa tarif eksisting masih berada di bawah tingkat kesediaan membayar rata-rata pada skenario kualitas minimal maupun maksimal. Namun, distribusi pendapatan responden didominasi kelompok menengah bawah sehingga menunjukkan heterogenitas kemampuan ekonomi yang signifikan. Analisis mengidentifikasi keberadaan captive riders dan choice riders dengan sensitivitas tarif yang berbeda. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tarif berbasis rata-rata agregat berpotensi mengabaikan dimensi keadilan distributif. Reformasi subsidi berbasis keterjangkauan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus melindungi kelompok rentan.
Copyrights © 2026