Penelitian ini menganalisis dilema kebijakan antara pendekatan sentralistik melalui PSN dan desentralisasi kultural dalam Otsus di Papua Selatan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap publikasi 2001–2024 dengan kriteria seleksi relevansi, kejelasan metodologi, dan ketersediaan teks lengkap, serta eksklusi sumber non-ilmiah, duplikasi, dan tanpa peer-review. Hasil menunjukkan bentrokan kebijakan antara efisiensi nasional dan pengakuan hak kultural lokal. Implementasi PSN yang top-down meminggirkan prinsip partisipatif Otsus, terutama FPIC yang hanya menjadi formalitas. Dampaknya meliputi fragmentasi layanan pendidikan dan kesehatan, distorsi akuntabilitas, serta munculnya hybrid governance yang tidak stabil. Revisi UU Otsus 2021 juga memperkuat ketergantungan fiskal dan politik pada pusat. Disimpulkan bahwa tanpa reorientasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dilema ini akan terus menghambat efektivitas pelayanan publik di Papua Selatan.
Copyrights © 2026