Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, merupakan kebijakan pembangunan berskala besar yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya menimbulkan dampak sosial politik yang kompleks bagi masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan sosial masyarakat adat dalam menghadapi PSN, menganalisis politik identitas sebagai basis resistensi, serta mengeksplorasi benturan antara hak ulayat dengan kebijakan PSN di Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kritis dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen hukum, dan berita media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSN Merauke telah menyebabkan tekanan signifikan terhadap ketahanan sosial masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu melalui hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya penghidupan tradisional. Politik identitas muncul sebagai basis perlawanan kolektif yang memframing food estate sebagai bentuk kolonialisme baru, dengan simbol-simbol adat seperti Salib Merah menjadi penanda penolakan terhadap penguasaan tanah tanpa persetujuan. Benturan hak ulayat dengan kebijakan PSN mencerminkan kegagalan negara dalam mengakui dan melindungi tanah adat, yang diperparah oleh dinamika kekuasaan timpang berupa intimidasi, kriminalisasi tokoh adat, dan pencabutan simbol perlawanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSN Merauke tidak dapat berkelanjutan tanpa pengakuan atas hak ulayat dan dialog yang bermakna dengan masyarakat adat. Diperlukan penghentian sementara proyek, perlindungan hukum bagi pembela hak adat, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PSN secara nasional dengan melibatkan perspektif masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Copyrights © 2026