<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas birokrasi dalam implementasi kebijakan publik melalui evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada regulasi nasional, data sekunder dari Rapor Pendidikan, serta literatur ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pada aspek komunikasi dan struktur organisasi telah berjalan cukup efektif, yang terlihat dari adanya koordinasi kebijakan yang lebih terarah serta peningkatan capaian pembelajaran di beberapa daerah. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan hambatan serius berupa rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta belum optimalnya distribusi dukungan antar sekolah. Selain itu, kapasitas birokrasi dalam aspek disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 4 sangat bergantung pada penguatan kapasitas birokrasi, terutama dalam peningkatan kompetensi digital, penyediaan sarana prasarana, serta pengawasan yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
