<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kelompok rentan kurang gizi. Dalam konteks desentralisasi, implementasi MBG di daerah menghadapi ketegangan antara standardisasi kebijakan nasional dan kebutuhan fleksibilitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG dalam relasi pusat–daerah untuk menilai apakah program ini memperkuat atau melemahkan desentralisasi, mengidentifikasi peran pemerintah daerah, dan menilai pengaruh kapasitas daerah terhadap keberhasilan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui studi literatur pada berbagai daerah dengan karakteristik kapasitas yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983) untuk menganalisis pelimpahan kewenangan, kapasitas kelembagaan, serta dinamika hubungan pusat–daerah dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG cenderung memperkuat sentralisasi dalam tata kelola kebijakan nasional, sementara keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dan efektivitas koordinasi pusat–daerah. Oleh karena itu, diperlukan model desentralisasi adaptif melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, penguatan kapasitas daerah, dan fleksibilitas kebijakan berbasis kebutuhan lokal agar tujuan nasional penurunan stunting dan peningkatan gizi dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.]]>
Copyrights © 2026
