Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria
Universitas Jenderal Soedirman

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementation of Economic Cooperation Program (ECP) Under Indonesia Australia - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria; Rohmah, Neneng Sobibatu; Pambudi, Dimas Purbo
Public Policy and Management Inquiry Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15726

Abstract

This research presents a critical review by analyzing and evaluating the implementation of the ratification of the Indonesia-Australia relationship based on the IA-CEPA. Therefore, the focus of this research question is how the implementation and effectiveness of the ‘economic powerhouse’ in the IA-CEPA. The concept of public policy guides this study to analyze the results of the implementation of the IA-CEPA cooperation between Indonesia and Australia. To answer the research question, this article uses a qualitative research method through a literature study to analyze the implementation of the IA-CEPA. The results of this study indicate that IA CEPA serves as a bridge of mutualism to advance the interests of both nations, especially in the economic sector for the welfare of the people. Through reciprocal skills exchange programs, on-the-job training, and regulations governing work and holiday visas, IA-CEPA has succeeded in improving the capabilities and knowledge of the Indonesian workforce in the field of human resource development.
PEMBERDAYAAN POSYANDU DESA CIKAKAK: MENCIPTAKAN LANSIA BERDAYA DENGAN MIND SET KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN NILAI SLOW LIVING BANYUMAS Titi Rahmawati; M. Musa Al Hasyim; Dimas Purbo Pambudi; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Resya Nur Intan Putri; Shinta Julianti
DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement Vol. 4 No. 3 (2025): September
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/djce.v4i3.2561

Abstract

Community health cadres in Cikakak Village lack adequate knowledge about empowerment programs for the elderly to promote social entrepreneurship, with a predominant condition where young elderly individuals in Cikakak Village generally experience memory decline, occasional excessive worries, and a lack of self-confidence. There are 30 cadres who received training in Cikakak Village. The goal of empowering the elderly is to serve as a stimulus for them to develop a positive spirit and motivation regarding the importance of social entrepreneurship, thereby creating social value through collaboration among individuals, organizations, and communities as a form of social innovation. This allows for the establishment of a simple yet meaningful relaxed lifestyle mindset as a manifestation of a slow living lifestyle in Banyumas Regency. The methodology used is quantitative. This collaborative movement is carried out through several stages, including training, the establishment of discussion forum groups, and mentoring of posyandu cadres as facilitators. The results of the empowerment show an average increase in productivity of 69, sustainability of 82.5, equity of 79.5, and empowerment of 7.0 among the cadres in the context of social entrepreneurship thinking and efforts to implement a slow lifestyle in Banyumas. The existence of procedures and rules for the happy empowerment program is outlined in the cadre guidebook and has successfully established a pioneer discussion forum for the elderly in Cikakak village.
PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Fitria Ramdlani, Muhammad Riyan; Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria; Pambudi, Dimas Purbo; Nadhira Shania Tabrizia Azis
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13i2.10579

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis legislator perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam perumusan dan advokasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap dokumen legislatif, jurnal akademik, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator perempuan pada periode 2019–2024 berperan aktif dalam diskusi publik, pembentukan koalisi, dan penyusunan undang-undang, yang mempercepat proses legislasi. Komnas Perempuan juga berkontribusi penting melalui kajian akademik, kampanye advokasi, dan pemantauan implementasi kebijakan. Sinergi antara kedua aktor ini terbukti krusial dalam pengesahan dan pelaksanaan awal UU TPKS. Kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang ini, termasuk melalui penyusunan peraturan pelaksana dan peningkatan kesadaran publik.  
PROGRAM NASIONAL DALAM SISTEM DESENTRALISASI: DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza; Perdani, Titis; Pambudi, Dimas Purbo; Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria; Tabrizia, Nadhira Shania Tabrizia
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.54644

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kelompok rentan kurang gizi. Dalam konteks desentralisasi, implementasi MBG di daerah menghadapi ketegangan antara standardisasi kebijakan nasional dan kebutuhan fleksibilitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG dalam relasi pusat–daerah untuk menilai apakah program ini memperkuat atau melemahkan desentralisasi, mengidentifikasi peran pemerintah daerah, dan menilai pengaruh kapasitas daerah terhadap keberhasilan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui studi literatur pada berbagai daerah dengan karakteristik kapasitas yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983) untuk menganalisis pelimpahan kewenangan, kapasitas kelembagaan, serta dinamika hubungan pusat–daerah dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG cenderung memperkuat sentralisasi dalam tata kelola kebijakan nasional, sementara keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dan efektivitas koordinasi pusat–daerah. Oleh karena itu, diperlukan model desentralisasi adaptif melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, penguatan kapasitas daerah, dan fleksibilitas kebijakan berbasis kebutuhan lokal agar tujuan nasional penurunan stunting dan peningkatan gizi dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.