<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal]]>
Copyrights © 2026
