Kota Pekanbaru sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera tengah berpacu mewujudkan smart governance melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun realitas lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi digital yang dicanangkan dengan tingkat adopsi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses transformasi digital governance di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasinya, serta merumuskan rekomendasi strategis menuju smart governance yang inklusif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dua belas informan kunci yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah mengoperasikan delapan platform digital aktif dengan tingkat kematangan yang bervariasi, namun menghadapi tiga tantangan struktural utama yaitu ketimpangan infrastruktur jaringan antara pusat dan pinggiran kota, kesenjangan kapasitas digital aparatur pemerintah, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan tingkat partisipasi warga dalam layanan digital baru mencapai 42 persen. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan smart governance di Kota Pekanbaru memerlukan sinergi antara kepemimpinan yang visioner, regulasi adaptif, penguatan infrastruktur yang merata, dan program pemberdayaan digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Copyrights © 2026