<![CDATA[Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, namun adopsi teknologi yang masif sering kali memicu tekanan psikologis bagi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh technostress dan work-life balance terhadap kinerja pelayanan publik di era birokrasi digital. Pendekatan kuantitatif korelasional digunakan dengan melibatkan 210 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis varian (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat technostress ASN berada pada kategori tinggi (4,12), terutama dipicu oleh dimensi techno-overload dan techno-invasion akibat budaya kerja always-on. Sebaliknya, tingkat work-life balance pegawai tergolong rendah (2,41). Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa technostress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik (Path Coefficient = -0,436; t = 7,214). Sebaliknya, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik (Path Coefficient = 0,481; t = 8,115). Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kinerja pelayanan publik sebesar 68,4% (R2 = 0,684). Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada pengelolaan kesejahteraan psikologis aparatur. Pemerintah daerah disarankan menyusun regulasi komunikasi digital kerja yang humanis guna membatasi invasi teknologi di luar jam kerja.]]>
Copyrights © 2026
