<![CDATA[Peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi pada pasar tradisional masih menjadi persoalan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran barang rusak atau cacat tersembunyi di Pasar Jongkok Tembilahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, tidak adanya bukti transaksi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta budaya hukum yang menganggap barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi hukum, serta optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif pada sektor perdagangan informal.]]>
Copyrights © 2026
