Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Jurnalis: Analysis of Law Number 40 of 1999 on Violent Crimes for Journalists Bambang Sasmita Adi Putra; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Yeni Santi; Achmad Fathoni; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i3.5161

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 merupakan lexs spesialis yang mengatur tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi Pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok ataupun korporasi, itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.
The Impact of Mangrove Destructi The Impact of Mangrove Destruction on the Economy and Advocacy Efforts for Mangrove Conservation in Indonesia Zainal Arifin; Andi Yusapri; Arief Rachman. B; Suherman Suherman; Bambang Sasmita Adi Putra
Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 3 No. 04 (2023): November, Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Publisher : Cita Konsultindo Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research delves into the multifaceted impact of mangrove destruction on Indonesia's economy and examines advocacy initiatives for mangrove conservation, employing a qualitative literature review methodology. The primary objective is to comprehensively understand the economic consequences of mangrove degradation, especially in coastal communities highly dependent on mangrove ecosystems. This study positions itself within the existing research on environmental degradation and its socioeconomic ramifications, with a particular focus on mangroves. The research involves an extensive review of qualitative literature sources, including academic articles, reports, and case studies. The main findings highlight the significant economic losses incurred due to mangrove destruction and emphasize the urgency of conservation efforts. Additionally, this study contributes to the body of knowledge by shedding light on the complex interplay between environmental degradation and economic vulnerabilities in coastal regions, underscoring the need for sustainable policies and community engagement in mangrove conservation.
Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Suryandana, Dedy; Bakri; Putra, Bambang Sasmita Adi
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v4i2.882

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah entitas esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali tidak memiliki representasi hukum yang memadai. Abstrak ini mengkaji peran LBH dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), dengan fokus pada bagaimana LBH membantu merealisasikan hak-hak fundamental yang diatur oleh instrumen HAM nasional dan internasional. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kebijakan, praktik, dan dampak LBH di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa LBH berkontribusi signifikan dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap keadilan dengan menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. LBH berperan dalam memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menyediakan mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Studi kasus dari beberapa LBH di Indonesia menyoroti berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kurangnya kesadaran publik terhadap hak atas bantuan hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi yang mengatur LBH, peningkatan dukungan finansial, serta kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan hak hukum. Dengan demikian, penguatan LBH tidak hanya penting untuk perlindungan HAM tetapi juga untuk memperkuat sistem keadilan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan Elisa; Rahmah, Siti; Putra, Bambang Sasmita Adi
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v4i2.886

Abstract

Providing legal aid in rural areas is a crucial effort to ensure access to justice for all levels of society, especially for those who are less fortunate. Key opportunities for providing legal aid in rural areas include increasing legal awareness, strengthening community participation in legal processes, and increasing local capacity through legal education. Legal assistance in rural areas can also strengthen social cohesion and speed up the resolution of local and customary-based disputes. However, the challenges faced in providing legal aid in rural areas are not small. These challenges include limited human resources who are competent in the legal field, limited infrastructure and accessibility, as well as low levels of legal literacy among rural residents. In addition, difficulties in integrating the formal legal system with local customary law also add to the complexity of providing legal assistance. A deep understanding of the local context and approaches that adapt to the specific needs of rural communities are needed to address these challenges. This research discusses the opportunities and challenges that exist in providing legal aid in rural areas with a focus on providing inclusive and sustainable services. The strategic recommendations offered include improving legal education, strengthening cooperation networks between government, non-government organizations and local communities, as well as developing a more equitable legal infrastructure. A participatory and community-based approach is expected to increase the effectiveness of legal aid and ensure that justice can be accessed by all citizens, regardless of their geographical location.
Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan: Legal Consequences of False Testimony in Trial Kalijunjung Hasibuan; Haniyah; Bambang Sasmita Adi Putra; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6035

Abstract

Kesaksian palsu dalam persidangan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak integritas sistem peradilan. Artikel ini membahas berbagai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kesaksian palsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang berlaku, praktik hukum, dan efek jangka panjang dari kesaksian palsu. Fokus utama terletak pada penerapan sanksi pidana, dampak terhadap keputusan pengadilan, dan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kejadian kesaksian palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur sanksi untuk kesaksian palsu, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan praktik peradilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses persidangan.
SOSIALISASI DAN PELATIHAN PRODUK BRIKET PADA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA Wardah, Siti; Khairul Ihwan; Muhammad Amin; Muhammad Jibril; Bambang Sasmita Adi Putra; Yusriwarti
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1875

Abstract

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten penghasil kelapa terbesar di Indonesia, namun wirausaha produk hilir tempurung kelapa belum berkembang sehingga perlu sosialisasi dan pelatihan pengembangan produk briket. Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada siswa dalam mengolah arang tempurung kelapa menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Metode yang digunakan adalah Observasi kepada Madrasah Aliyah Miftahul Huda, sosialisasi pemanfaatan briket dan mengenai peluang wirausaha, Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan setiap siswa pembuatan briket dari arang kelapa dan terakhir evaluasi.  Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan produk briket dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Kata Kunci: socialization, training, briquettes, entrepreneurship
TINJAUAN NORMATIF TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi Kasus Di Indragiri Hilir) Adi Putra, Bambang Sasmita; Fitri Wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3711

Abstract

Indonesia is one of the most biodiverse countries in the world, with a wide variety of wildlife living in a variety of habitats, from tropical rainforests to oceans. Iconic wildlife includes iconic wildlife such as the Sumatran Tiger, Orangutan, Javan Rhino, Komodo dragon, and bird of paradise. However, this diversity is threatened by human activities such as poaching, illegal trade, deforestation and habitat destruction. To protect this biodiversity, law enforcement is needed against perpetrators of wildlife trade crimes, which are regulated in Law Number 5 of 1990. This research aims to provide an in-depth understanding of the dynamics of law enforcement for perpetrators of wildlife trade crimes and encourage improvements in existing legal practices. This research uses the normative legal research method, this research focuses on analyzing legal documents and sources. This method involves the study of various legal sources, such as laws, court decisions, contracts, legal theories, and experts' views. The results of this study show that the police have been quite good at investigating and arresting perpetrators, as well as continuing the legal process in accordance with Law No. 5 of 1990. The forest rangers are responsible for forest monitoring and community education on wildlife conservation, while the BKSDA identifies the condition of confiscated animals and is involved in conservation and education efforts..
The Role of Evidence in Proving the Element of Intent in Murder Cases Bambang Sasmita Adi Putra; Tumian Lian Daya Purba; Hamzah Mardiansyah; Nining Suningrat; Yanto Irianto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7320

Abstract

This study examines the role of evidence in proving intent in murder cases within the criminal justice system. Intent is an element in distinguishing between different types of homicide, such as premeditated murder and manslaughter. The complexity of proving intent is influenced by the types of evidence available, including direct, circumstantial, forensic, and testimonial evidence. Direct evidence, such as confessions or eyewitness testimony, is the most definitive but is often unavailable, making circumstantial evidence essential in many cases. Forensic evidence, particularly autopsy results, provides significant insights into whether the actions were deliberate or accidental. Motive also plays an important role in strengthening the case for intent, offering contextual understanding of the perpetrator's reasons for committing the crime. Witness testimony, although important, requires careful evaluation to ensure its reliability. Psychological factors, such as emotional distress or provocation, can further complicate proving intent, as they may reduce the level of premeditation and influence the legal classification of the crime. This paper argues that proving intent in murder cases requires a comprehensive approach that integrates multiple forms of evidence to ensure accurate legal outcomes and fair justice.
Peningkatan Tertib Administrasi Pendaftaran Tanah dan Literasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Rawan Kabupaten Indragiri Hilir Bambang Sasmita Adi Putra; Ridwan, Muannif; Azhar , Ali; Gushairi; Syariffuddin; Syaputra, Didi
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 4 No. 2 (2025): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v4i2.1294

Abstract

Forest and land fires (Karhutla) are recurring ecological disasters in vulnerable regions such as Indragiri Hilir Regency. One of the main triggers is the lack of public awareness regarding land ownership legality and weak legal literacy in land administration. This study aims to enhance community legal awareness through legal education activities on the importance of land registration administration and law-based land management as a preventive measure against Karhutla. The method employed is a qualitative participatory approach through field observation, discussion, and evaluation during a community service program in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District. Participants included village officials, community leaders, and land users. The findings show increased understanding among participants regarding land registration procedures, legal sanctions for land burning, and the importance of legality in securing land rights. The interactive discussions also revealed a shift in public attitude towards traditional land clearing by burning. This study concludes that community-based legal education is an effective approach to developing sustainable legal awareness in fire-prone areas.
Pemanfaatan Platform Digital Memajukan UMKM Kerupuk Ubi di Desa Kelumpang Kecamatan GAS Herdi Nata, M.Zul; Zayn Fuadi, Ahmad; Reyhan; Akbar, M.Rifqi; Jupita; Patmawati; Ismawardi; Desmawini; Sri Indrawati Wahyuni; Sasmita Adi Putra, Bambang
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 4 No. 2 (2025): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v4i2.1374

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in sustaining local products and driving rural economic growth. This study aims to analyze the empowerment of the cassava cracker MSME in Kelumpang Village, Gaung Anak Serka District, Indragiri Hilir Regency. The assistance strategy includes brand identity creation, packaging development, business legalization, and digital marketing optimization through Shopee and TikTok Shop platforms. A case study approach was used with qualitative methods including field observation, interviews, and documentation. The findings reveal that prior to the intervention, the MSME lacked brand identity, used basic packaging, was not officially registered, and had no digital presence. Post-intervention, the MSME gained a strong brand identity, attractive packaging, legal business status, and active online sales accounts reaching markets beyond the local area. This study demonstrates that digitalization and brand strengthening significantly enhance the competitiveness of local MSMEs.