<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.]]>
Copyrights © 2026
