Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tunggakan Pinjaman Warga Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa Simanobak Feburanto Hutagaol; Rony Andre Christian Naldo; Elpina
Journal Recht (JR) Vol. 3 No. 2 (2024): September : Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Terkait pinjaman tersebut, diharapkan agar semua warga masyarakat Desa Simanobak yang menjadi debitor Bumdes Simanobak, melaksanakan kewajiban hukumnya. Fakta hukumnya, ada 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang menunggak. Penelitian ini membahas mengenai pemberian pinjaman oleh Bumdes Simanobak kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai faktor penyebab tertunggaknya pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab tertunggaknya pembayaran pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarles Gultom; Mery N. Sinaga; Novelina M.S. Hutapea; Desy Kartika Caronina Sitepu; Parlin Dony Sipayung; Jenriswandi Damamik; Elpina; Van Lodewijk Purba
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ggwwkq33

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.
Implementation of Victims' Rights in District Court Decisions: AStudy of Legal Protection for Victims of Domestic Violence Kevin Endilosa Barus; Novelina Mutiara; Elpina
LEX SOCIETAS: Journal of Law and Public Administration Vol. 2 No. 3 (2025): October
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/q71xhq70

Abstract

This study aims to identify factors that trigger domestic violence (DV) by husbands against their wives. Some of the main factors include the patriarchal system, discrepancies in husband's expectations, economic competition in the household, and husband's frustration that leads to physical, sexual, psychological violence, or family neglect. In addition, women's limited access to the legal process is also an obstacle, where the CriminalProcedure Code minimally addresses victims' rights, and reports are often considered as ordinary domestic conflicts. This research also examines legal protection for victims of domestic violence based on Law No. 23 of 2004 and how the district court provides protection for victims in its decisions. The research used a normative juridical method with a statutory and case approach, as well as literature study techniques to collect data. The results showed that the judge's decision still focused on punishment for the perpetrator, without considering the victim's right to compensation either through restitution or compensation. Decisions tend to only follow the provisions of the written law without including aspects of recovery for victims in the criminal justice system in Indonesia..