Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Analysing the Role of Intellectual Property Rights in Civil Law Van Lodewijk Purba
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.749

Abstract

Civil Law is one of the branches of law that regulates relationships between individuals or legal entities in society. One important aspect of Civil Law is the protection of property rights, including intellectual property rights. This research will analyse the role of IPR in Civil Law, identify the challenges and opportunities faced, and provide recommendations for improvement and further development in the protection of IPR in the future. This research is qualitative in nature. The techniques used to obtain information involved careful observation and meticulous note-taking, followed by analytical procedures such as data reduction, visualisation, and inference. The study arrived at the conclusion that the role of IPRs in Civil Law is crucial in protecting intellectual property rights and encouraging innovation. Despite the challenges faced in IPR protection, there are opportunities to improve and further develop the IPR protection system in the future.
Legal Analysis of the Rights and Obligations of Heirs in Full Inheritance Based on the Civil Code Gultom, Sarles; Sipayung, Parlin Dony; Purba, Van Lodewijk; Ulinta, Novi Marnata Roma; Damanik, Bela Riksa Z
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23421

Abstract

Inheritance is a regular process in civil law that regulates a person's assets after death to his/her heirs. According to Article 832 of the Civil Code, those who are entitled to be heirs are blood relatives, both those who are legitimate according to the law and those who are not married, and the longest-living husband and wife. This study aims to explain the rights and obligations of heirs in inheritance. The problem is formulated into three questions which in essence will discuss the regulation of the rights and obligations of heirs in inheritance entirely based on the civil code, as well as the role of heirs in the inheritance process. The research method used is the Normative Juridical legal research method. Data were collected through literature searches or libraries. Data analysis was carried out qualitatively, so that answers presented in the formulation of the problem could be found. The results of the study found that the Civil Code affirms specific rights and obligations for heirs. The rights of heirs according to the Civil Code include the right to receive a portion of the inheritance, including legally valid assets. They also have the right to file a lawsuit to protect their inheritance rights. On the other hand, heirs have an obligation to respect the will stated in the will, if any, and to divide the inheritance fairly in accordance with the provisions stipulated in the Civil Code. This obligation includes proportional distribution between heirs and settlement of debts and other obligations on the inheritance. Thus, the Civil Code provides a clear and firm legal framework for heirs in fully managing inheritance. To provide a deep understanding of the rights and obligations of heirs in inheritance, the application of civil law can be carried out fairly and in accordance with applicable provisions.
Juridical Analysis of the Crime of Murder Due to Overmacht in the Perspective of Criminal Law Purba, Van Lodewijk; Saragih, Chivron; Damanik, Jenriswandi
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23418

Abstract

In social life, humans are always faced with various legal norms that are obeyed and obeyed, because the legal norms contain a rule that becomes a reference or life guide for each individual. One of the objectives of legal norms is to establish safety and order in society. These legal norms are sometimes born in the form of orders to be carried out and sometimes born in the form of prohibitions to be avoided or not done. One of the legal norms born in the form of prohibition is the crime of murder which is regulated in criminal law. Law enforcement in Indonesia, guidance and direction, need to be done so that the law is able to meet the needs in accordance with the level of progress of Indonesian society. Law enforcement is the responsibility of all levels of society and especially those who have an interest in the law because everyone is considered to know and at least feel what is called the law.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Van Lodewijk Purba; Jhosia Bram Sibagarian; Liskarina Simanungkalit
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/42qc4k10

Abstract

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1, yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemahaman dan sosialisasi Pengaturan KDRT dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kepada Masyarakat ini diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat penting adanya kegiatan seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mencegah dan menanggulanginya.
UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI BAGI PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VII-DUA SMP SWASTA BINA GUNA TANAH JAWA Sariaman Gultom; Jumpa Ukur; Van Lodewijk Purba; Renna Purba
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/0k1b5652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PKn di SMP Swasta Bina Guna Tanah Jawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Angket, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Angket observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Swasta Bina Guna Tanah Jawa menunjukkan bahwa ada empat cara yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai anti korupsi, memberikan arahan moral berupa nasihat dan cerita kejadian nyata yang mengandung nilai-nilai anti korupsi, memberikan keteladanan kepada siswa terkait nilai-nilai anti korupsi, dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada siswa. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan oleh guru PKn dalam penguatan nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui penilaian sikap. Dalam melakukan penguatan nilai-nilai anti korupsi, guru mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran di kalangan siswa. Solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat kepada siswa secara terus - menerus..
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis Van Lodewijk Purba; Ika Rosenta Purba; Humala Sitinjak; Christian Daniel Hermes; Netty Mewahaty Simbolon; Mery N. Sinaga; Mhd. Fadly Nasution; Elpina Elpina; Jenriswandi Damanik; Parlin Dony Sipayung; Sarles Gultom; Desy Kartika Canina Sitepu; Novelina M. S. Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak
CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat - April
Publisher : SCM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65881/creative.v1i2.31

Abstract

Tujuan: kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Metode: kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah untuk penyampaian materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, serta diskusi interaktif dan tanya jawab berbasis studi kasus nyata untuk memperdalam pemahaman peserta. Hasil: kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang. Kesimpulan: kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya dalam praktik pinjam meminjam uang, sehingga transaksi dapat dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kontribusi: kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang, mendorong praktik transaksi yang lebih tertib, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
PENTINGNYA PENDIDIKAN NORMA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT TAAT HUKUM Imman Yusuf Sitinjak; Sariaman Gultom; Humala Sitinjak; Rosita Nainggolan; Christian Daniel Hermes; Van Lodewijk Purba; Netty Mewahaty Simbolon; Wahyunita Sitinjak; Ika Rosenta Purba; Pandapotan Damanik1
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42207

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai norma dan aturan hukum. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang norma hukum. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari norma hukum untuk membuat masyarakat lebih taat hukum, dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masayarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, runkun dan jauh dari perilaku kejahatan di masyarakat.
Penyuluhan Hukum Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda Van Lodewijk Purba; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Sarles Gultom; Yuspika Y Purba; Johan Silalahi; Mhd Fadly Nst; Parlin Dony Sipayung; Merry Sinaga; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hf3j8z98

Abstract

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak pemuda baru khususnya pemuda di Nagori Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal -hal yang negatif, kalangan pemuda dan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa Pemuda tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para pemuda tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekusor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa menggurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi pemuda. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika