Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Analytica Islamica Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sarles Gultom
Universitas Simalungun
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengaturan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Narapidana Anak Dion Yoas Sitorus; Elpina Elpina; Sarles Gultom; Hisarma Saragih; Ika Rosenta Purba
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/e1c0bg96

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki berbagai hak yang wajib dilindungi Pemerintah dan setiap orang, sebab hak anak merupakan HAM. Demikian juga halnya dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjalani pembinaan di Lapas Kelas II A Pematang Siantar. Adapun dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak di Lapas Kelas II A Pematang Siantar adalah UU Nomor 22 Tahun 2022, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 juga menguatkan perlindungan HAM narapidana anak, termasuk hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 17 Tahun 2016
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis Van Lodewijk Purba; Ika Rosenta Purba; Humala Sitinjak; Christian Daniel Hermes; Netty Mewahaty Simbolon; Mery N. Sinaga; Mhd. Fadly Nasution; Elpina Elpina; Jenriswandi Damanik; Parlin Dony Sipayung; Sarles Gultom; Desy Kartika Canina Sitepu; Novelina M. S. Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak
CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat - April
Publisher : SCM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65881/creative.v1i2.31

Abstract

Tujuan: kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Metode: kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah untuk penyampaian materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, serta diskusi interaktif dan tanya jawab berbasis studi kasus nyata untuk memperdalam pemahaman peserta. Hasil: kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang. Kesimpulan: kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya dalam praktik pinjam meminjam uang, sehingga transaksi dapat dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kontribusi: kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang, mendorong praktik transaksi yang lebih tertib, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Penyuluhan Hukum Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda Van Lodewijk Purba; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Sarles Gultom; Yuspika Y Purba; Johan Silalahi; Mhd Fadly Nst; Parlin Dony Sipayung; Merry Sinaga; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hf3j8z98

Abstract

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak pemuda baru khususnya pemuda di Nagori Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal -hal yang negatif, kalangan pemuda dan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa Pemuda tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para pemuda tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekusor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa menggurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi pemuda. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
Strategy for Combating the Crime of Sap Theft at PT Bridgestone: Juridical Analysis of Decision Number 590/Pid.B/2019/PN.Sim Azhari Rais; Sarles Gultom; Elpina Elpina; Parlin Dony Sipayung; Josua Situmeang
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23420

Abstract

The theft of sap that occurs is very disturbing to the security and order of the community. The crime of sap theft is a problem that is very detrimental to many parties, including plantation owners. Theft is the most common type of crime in the midst of community life. Although this crime is not a crime classified as a serious crime, it can cause unrest in the community. so that legal efforts are needed by the police in tackling the crime of sap theft which is increasingly rampant. The purpose of this research is to find out the factors of the occurrence of the crime of theft of sap by the community, the legal regulation of the crime of theft of sap, and to find out the efforts to overcome the law apparatus in the theft of sap committed by the community. The type of research used is empirical juridical research, which is descriptive in nature, which uses data collection tools in the form of interview techniques and literature studies, and is continued by conducting qualitative analysis. The factor that is most often used as an excuse for the perpetrators of the crime of sap theft is economic factors, accompanied by environmental factors and the low level of education of the perpetrators. The crime of theft of sap is basically regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of petty theft is regulated in Article 364 of the Criminal Code which is adjusted based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limitation of Petty Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. The countermeasures taken by the Police by taking preventive actions by conducting counseling and routine patrols, while repressive actions are in the form of arrests, investigations, investigations and so on against the perpetrators. The solution of this research is that law enforcers should further increase countermeasures with the earliest possible prevention of the crime of sap theft.
Legal Analysis of the Rights and Obligations of Heirs in Full Inheritance Based on the Civil Code Sarles Gultom; Parlin Dony Sipayung; Van Lodewijk Purba; Novi Marnata Roma Ulinta; Bela Riksa Z Damanik
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23421

Abstract

Inheritance is a regular process in civil law that regulates a person's assets after death to his/her heirs. According to Article 832 of the Civil Code, those who are entitled to be heirs are blood relatives, both those who are legitimate according to the law and those who are not married, and the longest-living husband and wife. This study aims to explain the rights and obligations of heirs in inheritance. The problem is formulated into three questions which in essence will discuss the regulation of the rights and obligations of heirs in inheritance entirely based on the civil code, as well as the role of heirs in the inheritance process. The research method used is the Normative Juridical legal research method. Data were collected through literature searches or libraries. Data analysis was carried out qualitatively, so that answers presented in the formulation of the problem could be found. The results of the study found that the Civil Code affirms specific rights and obligations for heirs. The rights of heirs according to the Civil Code include the right to receive a portion of the inheritance, including legally valid assets. They also have the right to file a lawsuit to protect their inheritance rights. On the other hand, heirs have an obligation to respect the will stated in the will, if any, and to divide the inheritance fairly in accordance with the provisions stipulated in the Civil Code. This obligation includes proportional distribution between heirs and settlement of debts and other obligations on the inheritance. Thus, the Civil Code provides a clear and firm legal framework for heirs in fully managing inheritance. To provide a deep understanding of the rights and obligations of heirs in inheritance, the application of civil law can be carried out fairly and in accordance with applicable provisions.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarles Gultom; Mery N. Sinaga; Novelina M.S. Hutapea; Desy Kartika Caronina Sitepu; Parlin Dony Sipayung; Jenriswandi Damamik; Elpina; Van Lodewijk Purba
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ggwwkq33

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.
Co-Authors Azhari Rais Bela Riksa Z Damanik Christian Daniel Hermes Desy Kartika Canina Sitepu Desy Kartika Caronina Sitepu Desy KC Sitepu Dion Yoas Sitorus Elpina Elpina Elpina Elpina Elpina Hisarma Saragih Humala Sitinjak Ika Rosenta Purba Ika Rosenta Purba Imman Yusuf Sitinjak Jenriswandi Damamik Jenriswandi Damanik Jenriswandi Damanik Johan Silalahi Josua Situmeang Merry Sinaga Mery N. Sinaga Mery N. Sinaga Mhd Fadly Nst Mhd. Fadly Nasution Netty Mewahaty Simbolon Novelina M. S. Hutapea Novelina M.S. Hutapea Novelina Mutiara Sariati Hutapea Novi Marnata Roma Ulinta Parlin Dony Sipayung Parlin Dony Sipayung Van Lodewijk Purba Yuspika Y Purba