Proses Pembentukan Kebijakan Pendidikan: Analisis Deskriptif Tahapan Dan Dinamika Politik

Sherly Nur Hidayah (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
Angga Denuyasa (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
Dina Novita (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
Abdul Kodir (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
Afriantoni Afriantoni (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia
Vol. 5 No. 2 (2026)

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan kebijakan pendidikan dengan menitikberatkan pada tahapan kebijakan serta dinamika politik yang mempengaruhinya. Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia, sehingga proses pembentukannya perlu dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan pendidikan terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki karakteristik tersendiri serta melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan secara linear, melainkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Dinamika politik memiliki pengaruh signifikan dalam setiap tahapan kebijakan, terutama dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Kepentingan aktor, distribusi kekuasaan, serta proses negosiasi menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan. Kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Selain itu, tekanan dari kelompok kepentingan serta kondisi sosial-ekonomi juga turut mempengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.