Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Checks and Balances pada Pemerintahan Daerah

Anidaul Khanifah (Universitas Tidar)
Rani Pajrin (Universitas Tidar)
Frista Arisa (Universitas Tidar)

Locus Journal of Academic Literature Review
Vol 5 No 8 (2026): August

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan DPRD, mengidentifikasi kelemahan konstruksi hukumnya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan agar pelaksanaannya lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, perubahan, hingga pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, pengawasan terhadap peraturan daerah mencakup pelaksanaan substansi perda, kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana perda, serta evaluasi efektivitas perda sebagai dasar perubahan, pencabutan, atau pembentukan perda baru. Meskipun telah diatur secara normatif, fungsi pengawasan DPRD belum memiliki pedoman rinci mengenai tata cara, tahapan, indikator, dan instrumen pengawasan sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga tiap DPRD menerapkan mekanisme berbeda sesuai tata tertib masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang memuat tahapan dan prosedur pengawasan secara sistematis, standar indikator keberhasilan, kewajiban kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dalam jangka waktu tertentu, akibat hukum yang jelas atas hasil pengawasan, pembatasan ruang lingkup antara pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, serta pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci