<![CDATA[Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk dan hak konsumen. Namun, pelanggaran sertifikasi halal masih terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam situasi ini, mekanisme class action menjadi relevan karena memungkinkan konsumen menggugat secara bersama-sama secara lebih efisien dan memberikan tekanan hukum yang lebih kuat kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai gugatan class action digunakan atas pelanggaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada secara normatif dan melalui studi kepustakaan serta dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah gugatan class action relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen menuntut haknya secara kolektif dengan lebih efisien. Meskipun UUJPH tidak mengatur secara khusus mengenai class action, UUPK melalui Pasal 46 serta PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan dasar hukum dan prosedur pengajuannya. Class action dipandang efektif karena kasus pelanggaran sertifikasi halal umumnya menimbulkan kerugian massal dengan fakta dan dasar hukum yang seragam. Melalui mekanisme ini, sekelompok konsumen dapat diwakili oleh beberapa orang untuk mengajukan gugatan tanpa harus melakukan tuntutan individual yang memakan waktu, biaya, dan proses panjang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mekanisme Gugatan class action menjadi sangat relevan dalam kasus pelanggaran sertifikasi halal karena sifat kerugian yang biasanya dialami secara massal dan memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta jenis tuntutan.]]>
Copyrights © 2026
