Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kutei
I Gede AB Wiranata
Universitas Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI FRAMEWORK TATA KELOLA ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS ETIKA PANCASILA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL Dianne Eka Rusmawati; I Gede AB Wiranata
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.48822

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has brought significant changes to the formulation of sanctions for corruption perpetrators. The implementation of these sanctioning norms has become increasingly urgent to examine following the ratification of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (National KUHAP), which takes effect simultaneously with Law No. 1 of 2023. The integration of these two regulations marks a total transformation within the Indonesian criminal justice system, necessitating an in-depth analysis of the national legal instrument's readiness to accommodate Islamic justice principles toward corruption offenses. One of the primary controversies is Article 603, which sets the minimum prison sentence at 2 years, lower than the previous regulation. This study aims to analyze the construction of sanctions in Article 603 of the new Criminal Code and review them through the perspective of Islamic Criminal Law (Jinayah). The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. The results indicate that corruption in Islamic law is classified as jarimah ta’zir because it constitutes an act that destroys the social order (fasad fil ardh). Normatively, the sanctions in Article 603 of the Criminal Code remain within the realm of the ruler's authority (ulil amri) to determine the severity of the punishment. However, the Jinayah perspective emphasizes that the imposition of sanctions must fulfill the elements of zawajir (deterrent effect) and zawabir (atonement). The reduction of the minimum sanction in the new Criminal Code is feared to weaken the zawajir aspect, thus requiring judicial ijtihad in sentencing to remain oriented toward the public interest (mashlahah mursalah) and the protection of property (hifzh al-maal).
Gugatan Class Action Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Atas Pelanggaran Sertifikasi Halal Regita Surya Prameswari; I Gede AB Wiranata; Sepriyadi Adhan S; Ahmad Zazili; Zulkarnain Ridlwan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5785

Abstract

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk dan hak konsumen. Namun, pelanggaran sertifikasi halal masih terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam situasi ini, mekanisme class action menjadi relevan karena memungkinkan konsumen menggugat secara bersama-sama secara lebih efisien dan memberikan tekanan hukum yang lebih kuat kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai gugatan class action digunakan atas pelanggaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada secara normatif dan melalui studi kepustakaan serta dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah gugatan class action relevan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen menuntut haknya secara kolektif dengan lebih efisien. Meskipun UUJPH tidak mengatur secara khusus mengenai class action, UUPK melalui Pasal 46 serta PERMA No. 1 Tahun 2002 memberikan dasar hukum dan prosedur pengajuannya. Class action dipandang efektif karena kasus pelanggaran sertifikasi halal umumnya menimbulkan kerugian massal dengan fakta dan dasar hukum yang seragam. Melalui mekanisme ini, sekelompok konsumen dapat diwakili oleh beberapa orang untuk mengajukan gugatan tanpa harus melakukan tuntutan individual yang memakan waktu, biaya, dan proses panjang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mekanisme Gugatan class action menjadi sangat relevan dalam kasus pelanggaran sertifikasi halal karena sifat kerugian yang biasanya dialami secara massal dan memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta jenis tuntutan.
Co-Authors Ahmad Zazili Dianne Eka Rusmawati Regita Surya Prameswari Sepriyadi Adhan S Zulkarnain Ridlwan