<![CDATA[Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Di Kawasan Kota Tua Jakarta, keberadaan PKL selain memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan penataan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai bentuk resistensi dari PKL karena dinilai berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan penurunan pendapatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang kaki lima, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Satpol PP. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi diwujudkan dalam bentuk tetap berjualan pada lokasi yang dilarang, menghindari petugas penertiban, serta kembali menempati lokasi semula setelah penertiban selesai. Faktor utama yang melatarbelakangi resistensi meliputi penurunan pendapatan setelah relokasi, lokasi binaan yang dianggap kurang strategis, ketergantungan ekonomi keluarga terhadap aktivitas berdagang, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah dalam menjaga ketertiban kawasan dengan PKL dalam mempertahankan mata pencaharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan akan lebih efektif apabila disertai komunikasi yang baik, pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan, serta penyediaan lokasi usaha yang sesuai dengan karakteristik aktivitas ekonomi kawasan wisata.]]>
Copyrights © 2026
