Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERAN MATA KUIAH PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER JAWARA MAHASISWA Wika Hardika Legiani; Ria Yuni Lestari; Reza Mauldy Raharja; Qotrun Nida
UNTIRTA CIVIC EDUCATION JOURNAL Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/ucej.v4i2.7178

Abstract

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan lembaga pendidikan Tinggi di Provinsi Banten yang pastinya memiliki tujuan seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tersebut salah satunya yakni membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terbukti dalam motto Untirta yakni maju, bermutu dan berkarakter dalam nilai karakter mengandung arti tercapainya tenaga pendidik dan kependidikan serta lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengusai Iptek dengan menjunjung tinggi Kejujuran, Amanah, Beribawa, Adil, Religius, dan Akuntabel (JAWARA). Pada Jurusan Pendidikan Pancaila dan Kewarganegaraan ada Mata Kuliah pendidikan karakter yaitu mata kuliah yang bertujuan dalam pembentukan capacity building pada mahasiswa melalui pendidikan. Mata kuliah penddikan karakter di selenggarakan di Jurusan PPKn Untirta dengan tujuan sebagai jurusan yang menjadi leader pembentukan norma mata kuliah ini sangat diperlukan, dngan adanya mata kuliah ini diharapkan pemahaman konsep tentang karakter bisa lebih di dalami mahasiswa sekaligus sebagai pemantapan tingkah laku mahasisiwa agar lebih baik. Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana peran mata kuliah pendidikan karakter dalam membentuk karakter JAWARA mahasisiwa jurusan PPKn Untirta. (2) Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam mata kuliah pendidikan karakter untuk membentuk karakter JAWARA mahasiswa Jurusan PPKn Untirta. (3) Untuk mengetahui Model Pendidikan Karakter Berbasis JAWARA. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan pendidikan karakter JAWARA di dalam matakuliah pendidikan karakter yang pertama yaitu pengintregasian nilai-nilai karakter kedalam metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan cara pembiasaan. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai JAWARA itu sendiri dan fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai JAWARA, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari.
BENTUK TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK HAK PENDIDIKAN Qotrun Nida
UNTIRTA CIVIC EDUCATION JOURNAL Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/ucej.v3i1.3613

Abstract

Anak merupakan sebuah aset bangsa dimasa depan, dimana pembangunan negeri ini tergantung oleh sumber daya manusia yang sudah disiapkan sedari sekarang. Salah satu hal yang harus dipersipkan adalah segi pendidikan. Karena pendidikan sendiri adalah hak bagi setiap orang, dan sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 untuk tetap melindungi hak tersebut. Maka dari pada itu permasalahan yang terdapat pada tesis ini adalah : pertama, Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar Anak Suku Baduy sebagai warga negaramenurut Undang-Undang Dasar 1945?, kedua, Bagaimana bentuk implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lebak terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar Anak Suku Baduy sebagai warga negara?. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,  dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, Pemerintah Kabupaten Lebak bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak Suku Baduy sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Namun Pemerintah Kabupaten Lebakbelum bertanggung jawab sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakat baduy., kedua, Bentuk Pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak Pasal 74 yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Dinas Pendidikan juga mempunyai program kerja yaitu Lebak cerdas 2019, dengan dibuatnya program pendidikan kejar paket A, B, C dan pengkaderan bagi masyarakat Suku Baduy dalam yang dimana sampai hari ini belum bisa menerima pendidikan moderen, yang bagi masyakat pengkaderan ini lebih dikenal dengan Tutor Sebaya yang dicetuskan pada tahun 2007 dimana Pemerintah Daerah bekerja sama dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy).
THE ROLE OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION, POPULATION AND FAMILY PLANNING IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE PROVINCE OF BANTEN Sarfina Darajat; Qotrun Nida; Ria Yuni Lestari
Journal Civics And Social Studies Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Civicos Vol 7 No 1 Tahun 2023
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/journalcss.v7i1.192

Abstract

Sexual violence against women that occurred in Banten Province has become a public concern lately so that prevention efforts must be increasingly considered to the community, especially to women, therefore this study aims to determine the role of the Banten Province Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AKKB) in handling cases of sexual violence against women. This research was conducted in the Banten Provincial Government Center Area (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Curug, Sukajaya, Serang, Banten and UPTD PPA Banten Province on Jl. Ki Ajurum No.4, Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Serang City, Banten using a qualitative approach method. Data collection using observation, interviews and documentation. The results found that DP3AKKB plays a very important role as a facilitator in overcoming cases of sexual violence against women in Banten Province. UPTD PPA plays a role in overcoming cases of sexual violence against women from the process of reporting cases, health referrals, legal aid assistance, psychological recovery of victims, escorting to the police, until the case is resolved. DP3AKKB is also a place for education and dissemination of women's rights. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the role of the agency is very important to reduce cases of sexual violence against women with the handling that has been determined by DP3AKKB and UPTD PPA as a community service in handling cases of sexual violence against women. The number of people who report is the success rate of the agency in handling sexual violence against women, because the more victims who report, the greater the level of public awareness in fighting for women's rights for a more comfortable and safe life.
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION AGAINST CHILD VIOLENCE IN THE SCHOOL ENVIRONMENT Selviana; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Journal Civics And Social Studies Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Civicos Vol 6 No 1 Tahun 2022
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/journalcss.v6i1.205

Abstract

Acts of violence occur not only in the community, but also in the school environment. Perpetrators of violence against children usually come from members of the nuclear family, community, government, even friends in the school environment and also teachers. The aim of this research is to determine the implementation of law number 35 of 2014 concerning the protection of children against child violence in the school environment. The research was conducted using qualitative methods. Data collection by conducting interviews, observation and documentation. From the results of this research, it was found that the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning child protection has been implemented well, this is proven by the implementation of various components in the policy implementation process such as routine socialization activities, the formation of special teams and assistance to students. The inhibiting factors in implementing prevention and protection policies are the public who still tend to be indifferent and the absence of activities carried out by the relevant agencies. The solution to these inhibiting factors is to continue to coordinate with fellow teaching staff, always provide understanding to students, collaborate with the local police and coordinate with the community.
Pengaruh Penggunaan Situs Web Bijakdemokrasi.Id Terhadap Peningkatan Literasi Politik Generasi Muda : Studi Korelasional terhadap Pengguna Situs Web bijakmemilih.framer.website Nabila Ayu Lestari; Qotrun Nida
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i4.1883

Abstract

This study aims to determine the effect of the use of the BijakDemokrasi.Id Website (bijakmemilih.framer.website) on increasing political literacy of the Young Generation and to be able to find out the Implementation of the Movement that has been carried out by the Bijak Memilih Team in increasing Political Literacy of the Young Generation. The Use of the BijakDemokrasi.Id Website (bijakmemilih.framer.website) is used to be able to increase Political Literacy of the Young Generation towards a healthier Indonesian Democratic Climate. This study uses Quantitative Methodology with a Correlational design. The population of this study were active Users and Visitors to the BijakDemokrasi.Id Website (bijakmemilih.framer.website) and for the sample in this study as many as 100 Respondents using the Simple Random Sampling Technique. The Data Collection Technique from this study used a Closed Questionnaire with Likert Scale Statements distributed via Google Form through Distribution using Social Media Instagram, X, Tiktok, and also Whatsapp Media to Respondents who met the Inclusive Criteria that had been determined. Furthermore, the Correlation Technique used is Product Moment Correlation. The Results of the Research Hypothesis Test showed that based on the calculated r value (Pearson Correlation), the calculated r value was 0.559 > r table 0.361. So, it can be concluded that there is a relationship or Correlation between the BijakDemokrasi.Id Website Variable (bijakmemilih.framer.website) and the Young Generation Political Literacy Improvement Variable and the relationship between the Two Variables is Positive.
The Role of Wives as Breadwinners in Serang’s Traditional Markets in Enhancing Food Security Luthfia, Chaula; Qotrun Nida; Marima Delmar Aldama; Windiyanti Bahari Putri
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9823

Abstract

The institution of marriage inherently establishes reciprocal rights and responsibilities between husband and wife. Among these is the husband’s obligation to provide material and emotional support to his wife. Over time, societal changes have opened opportunities for women, including wives, to participate in earning a living, such as through their work in traditional markets. In this context, wives who engage in traditional market activities contribute significantly to meeting food needs and, consequently, to strengthening food security. This study seeks to elucidate the pivotal role played by wives who contribute to household income as key drivers of family food security. Furthermore, it evaluates the perspective of Law No. 18 of 2012 on Food regarding wives who engage in earning a livelihood as vendors in traditional markets. Utilizing a combination of field research and literature review, the study adopts a juridical-empirical and sociological approach. The findings highlight that wives working in traditional markets are instrumental in promoting food security. Their efforts extend beyond their own households to support local food systems. These women directly embody the four critical dimensions of food security: food availability, food accessibility, food utilization, and food stability. Their contributions underscore the essential role of female vendors in ensuring sustainable food security at both familial and community levels.
Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Menurunkan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Serang Adelia Nur Azzani; Qotrun Nida
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.668

Abstract

This study aims to examine one of the efforts in creating order and safety on the highway by implementing the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system as an alternative to electronic traffic violation enforcement, without direct interaction between officers and violators and to find out how the ETLE system is implemented in Serang City and to what extent its effectiveness in reducing the number of traffic violations. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of ETLE in Serang City has been running quite well, supported by surveillance camera technology and an integrated reporting system. However, there are still obstacles such as the lack of public understanding of this system and the limited coverage of the ETLE monitoring area. The implementation of ETLE is a progressive step in traffic law enforcement, but it needs to be accompanied by more massive socialization and development of supporting infrastructure so that the results achieved are more optimal.
Peran Masyarakat Desa Bojonegara Dalam Pengembangan Tempat Wisata Religi di Gunung Santri Febrina Fadiatuz Zahro; Ria Yuni Lestari; Qotrun Nida
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 31 No. 1 (2025): Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v31i1.1541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaiamana peran masyarakat Desa Bojonegara dalam pengembangan tempat wisata religi di Gunung Santri, masyarakat setempat memiliki peran penting dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya yang ada di Gunung Santri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Masyarakat Desa Bojonegara berkontribusi dalam berbagai aspek, seperti dalam penyediaan fasilitas, promosi, dan pelestarian kebudayaan lokal selain itu masyarakat disana sudah tergabung dalam berberapa kelompok seperti juru kunci, juru pelihara, kelompok kamanan dan kelompok kebersihan; dan 2) Faktor pendukung dari tempat wisata religi Gunung Santri yakni potensi wisatanya, sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu dari segi infrastruktur yang kurang memadai dan promosi yang kurang serta ketidakonsistenan dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan program pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat setempat.