DILEMA HUKUM UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIALIHKAN MENJADI DONASI: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MINIMARKET

Nur Afriansyah (Universitas Primagraha)
Robby Nurtresna (Universitas Primagraha)
Mabsuti Ibnu Marhas (Universitas Primagraha)
Saifun Nufus (Universitas Primagraha)
Sigit Kamseno (Universitas Primagraha)
Muhamad Wahyudin (Universitas Primagraha)

YUSTISI
Vol 13 No 3 (2026)

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi di minimarket menimbulkan dilema hukum antara dorongan partisipasi sosial dan perlindungan hak ekonomi konsumen. Persoalan mendasarnya bukan terletak pada kecilnya nominal uang yang dialihkan, melainkan pada legitimasi persetujuan konsumen, transparansi pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pengalihan uang kembalian menjadi donasi serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap empat informan, yaitu seorang wakil kepala toko dan tiga konsumen di Alfamart Kendayakan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, pada 23 Juli 2026. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan temuan empiris, pemeriksaan silang antarsumber, dan penilaian normatif terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Hasil penelitian mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, pengalihan uang kembalian tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu menunjukkan adanya persoalan pemenuhan hak konsumen atas nilai transaksi dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kedua, tidak tercantumnya nominal donasi dalam struk, meskipun konsumen telah menyetujuinya, memperlihatkan kesenjangan transparansi dan keterverifikasian transaksi. Temuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan dan pencatatan merupakan dua prasyarat yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan konsumen melalui tiga standar operasional, yaitu persetujuan afirmatif sebelum pengalihan, pencatatan donasi secara terpisah dan dapat diverifikasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan hak konsumen. Penelitian menyimpulkan bahwa legitimasi sosial suatu program donasi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengalihkan uang kembalian secara sepihak. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan tiga parameter untuk menilai batas legal pengalihan uang konsumen menjadi donasi dalam praktik transaksi ritel. Kata kunci: perlindungan konsumen; uang kembalian; donasi sukarela; persetujuan konsumen; tanggung jawab pelaku usaha.