Garuda - Garba Rujukan Digital

Customary Law Perspectives on Preserving Baduy Ulayat Land: A Socio-Legal Study of Sustainability Fathullah; Robby Nurtresna; Muhamad Wahyudin; Mabsuti; Saifun Nufus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9289

This study investigates the pivotal role of customary law (hukum adat) in preserving ulayat (communal) land within the Baduy indigenous community of Indonesia, navigating the complexities of modern legal pluralism. Employing a qualitative socio-legal methodology, this research utilizes purposive sampling involving traditional authorities, specifically the Puun and Jaro. The findings reveal that Baduy land governance is a holistic integration of social, spiritual, and ecological dimensions, in which land is venerated as a sacred ancestral trust (karuhun) rather than a fungible economic commodity. Consequently, traditional norms strictly prohibit land alienation and individual certification. These protective mechanisms are enforced through a sophisticated hierarchical leadership structure in which the Jaro implements both preventive norms and restorative sanctions to maintain communal integrity. Despite formal recognition through regional regulations, this study identifies critical friction between national agrarian policies, external economic pressures, and indigenous autonomy. The research concludes that the Baduy model provides a resilient, sustainable paradigm for land governance. It advocates for a substantive harmonization between state legislation and customary frameworks to ensure the enduring protection of indigenous territorial rights against contemporary developmental encroachment.

Edukasi Stop Bullying dan Penguatan Literasi Untuk Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Positif Di SD Sumber Agung Kota Serang Palahiyah; Tajudin; Muhamad Wahyudin; Sukma Nurfachri Rukmantara; Mutiara Ramadhani
Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat Volume 6 Nomor 2 Agustus 2026
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/cok.v8i2.3682

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar siswa. Namun, masih ditemukan perilaku yang mengarah pada perundungan, seperti saling mengejek, memberi julukan yang kurang baik, atau mengucilkan teman. Jika tidak ditangani sejak dini, perilaku tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri, kenyamanan belajar, dan hubungan sosial antarsiswa. Oleh karena itu, tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Primagraha melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar edukasi mengenai stop bullying yang dipadukan dengan penguatan literasi karakter di SD Negeri Sumber Agung Kota Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta pentingnya membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta kegiatan refleksi melalui Pohon Harapan. Pada kegiatan tersebut, siswa diminta menuliskan harapan dan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias. Mereka aktif berdiskusi, mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, serta menyampaikan pendapat mengenai cara mencegah bullying di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan Pohon Harapan, siswa juga menunjukkan komitmen untuk saling menghargai, tidak mengejek teman, saling membantu, dan berani melaporkan tindakan perundungan kepada guru. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang positif serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Analisis Yuridis tentang Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan J.O Pasal 149 Huruf (C) dan Kompilasi Hukum Islam Dwi Juni Yanto; Fathullah Fathullah; Saifun Nufus; Rizki Nurdiansyah; Muhamad Wahyudin
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14413

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak nafkah anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observa-si, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya tanggung jawab ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak nafkah anak yang tidak ter-penuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui kesepakatan, mediasi, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, penetapan nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, peningkatan komunikasi dan mediasi, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, serta memastikan hak anak benar-benar diterima secara berkelanjutan, sehingga anak tetap memperoleh kehidupan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sesuai hukum yang berlaku.

DILEMA HUKUM UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIALIHKAN MENJADI DONASI: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MINIMARKET Nur Afriansyah; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Saifun Nufus; Sigit Kamseno; Muhamad Wahyudin
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25452

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi di minimarket menimbulkan dilema hukum antara dorongan partisipasi sosial dan perlindungan hak ekonomi konsumen. Persoalan mendasarnya bukan terletak pada kecilnya nominal uang yang dialihkan, melainkan pada legitimasi persetujuan konsumen, transparansi pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pengalihan uang kembalian menjadi donasi serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap empat informan, yaitu seorang wakil kepala toko dan tiga konsumen di Alfamart Kendayakan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, pada 23 Juli 2026. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan temuan empiris, pemeriksaan silang antarsumber, dan penilaian normatif terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Hasil penelitian mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, pengalihan uang kembalian tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu menunjukkan adanya persoalan pemenuhan hak konsumen atas nilai transaksi dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kedua, tidak tercantumnya nominal donasi dalam struk, meskipun konsumen telah menyetujuinya, memperlihatkan kesenjangan transparansi dan keterverifikasian transaksi. Temuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan dan pencatatan merupakan dua prasyarat yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan konsumen melalui tiga standar operasional, yaitu persetujuan afirmatif sebelum pengalihan, pencatatan donasi secara terpisah dan dapat diverifikasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan hak konsumen. Penelitian menyimpulkan bahwa legitimasi sosial suatu program donasi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengalihkan uang kembalian secara sepihak. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan tiga parameter untuk menilai batas legal pengalihan uang konsumen menjadi donasi dalam praktik transaksi ritel. Kata kunci: perlindungan konsumen; uang kembalian; donasi sukarela; persetujuan konsumen; tanggung jawab pelaku usaha.

DILEMA HUKUM UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIALIHKAN MENJADI DONASI: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MINIMARKET Nur Afriansyah; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Saifun Nufus; Sigit Kamseno; Muhamad Wahyudin
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25452

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi di minimarket menimbulkan dilema hukum antara dorongan partisipasi sosial dan perlindungan hak ekonomi konsumen. Persoalan mendasarnya bukan terletak pada kecilnya nominal uang yang dialihkan, melainkan pada legitimasi persetujuan konsumen, transparansi pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pengalihan uang kembalian menjadi donasi serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap empat informan, yaitu seorang wakil kepala toko dan tiga konsumen di Alfamart Kendayakan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, pada 23 Juli 2026. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan temuan empiris, pemeriksaan silang antarsumber, dan penilaian normatif terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Hasil penelitian mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, pengalihan uang kembalian tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu menunjukkan adanya persoalan pemenuhan hak konsumen atas nilai transaksi dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kedua, tidak tercantumnya nominal donasi dalam struk, meskipun konsumen telah menyetujuinya, memperlihatkan kesenjangan transparansi dan keterverifikasian transaksi. Temuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan dan pencatatan merupakan dua prasyarat yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan konsumen melalui tiga standar operasional, yaitu persetujuan afirmatif sebelum pengalihan, pencatatan donasi secara terpisah dan dapat diverifikasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan hak konsumen. Penelitian menyimpulkan bahwa legitimasi sosial suatu program donasi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengalihkan uang kembalian secara sepihak. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan tiga parameter untuk menilai batas legal pengalihan uang konsumen menjadi donasi dalam praktik transaksi ritel. Kata kunci: perlindungan konsumen; uang kembalian; donasi sukarela; persetujuan konsumen; tanggung jawab pelaku usaha.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search