Kebijakan pemidanaan terhadap terdakwa lanjut usia dalam KUHP Nasional menimbulkan persoalan terkait batas usia penerima pembatasan pidana penjara, mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menetapkan lanjut usia mulai dari 60 tahun, sedangkan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terdakwa berusia di atas 75 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia serta urgensi penerapannya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan memahami penerapan kebijakan dalam praktik. Metode ini dipilih agar analisis mencakup aspek normatif sekaligus pelaksanaan kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pidana penjara bagi terdakwa lanjut usia merupakan upaya mewujudkan pemidanaan yang proporsional dan manusiawi. Namun, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis karena penerapannya dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2) serta persyaratan pidana alternatif dalam KUHP Nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan serta perlunya evaluasi terhadap batas usia dan efektivitas pidana alternatif bagi terdakwa lanjut usia.
Copyrights © 2026