cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907578     EISSN : 30907586     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Gaya Kepemimpinan Populis Dedi Mulyadi sebagai Wujud Praktik Pancasila Kontemporer Ken Ken Kusumah Ramadhan; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7047

Abstract

Di tengah krisis kepercayaan pada institusi politik formal dan maraknya populisme digital, gaya kepemimpinan populis menjadi alternatif yang menarik perhatian publik. Artikel ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai sebuah wujud praktik Pancasila di era kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengolah data primer dari konten kanal YouTube "KANG DEDI MULYADI CHANNEL" dan data sekunder berupa studi literatur serta data survei. Temuan utama menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi secara efektif mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui narasi dan aksi populis yang menyentuh langsung masyarakat marjinal. Gaya kepemimpinannya yang membumi, komunikatif, dan memanfaatkan media digital terbukti menjadi model yang efektif dalam membumikan Pancasila. Namun, model ini berisiko menciptakan kultus individu yang berpotensi mengesampingkan peran institusi demokrasi formal.
Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Menggunakan Klausul Pilihan Yurisdiksi dan Pilihan Hukum Deden Nugraha
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6087

Abstract

The aims of this research are to examine the practice of applying the choice of jurisdiction and choice of law in the settlement of business dispute between PT. Symrise and PT. Mega Suryamas in South Jakarta District Court and to examine the validity of the arbitration agreement contained in the Invoice. In relation to the problem studied is the norm, then in this study, the method used is the method of normative legal research or normative juridical. The legal substance used in this study is the primary legal material which includes the legislation regarding the arbitration, the court decision, the provisions of the international convention on arbitration, the opinions of experts (doctrine) obtained through the literature, as well as non-legal materials in the form of records of interviews with experts and customs applied in legal practice, especially in the settlement of international arbitration disputes. This research is expected to contribute to the development in the field of law, especially in the application of choice of jurisdiction and choice of law in the settlement of international business disputes in Indonesia.
Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam Muhammad Izhar Tumanggor; Otista C A Sembiring; Rendi Jonatan Lumbangaol; Suci Rohani Panjaitan
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7298

Abstract

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap bunga bank konvensional dan menawarkan sistem perbankan syariah sebagai solusi. Sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan seperti menerima simpanan, meminjamkan uang, dan transfer dana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ekonomi umat Islam. Namun, dalam perkembangannya, sistem perbankan konvensional yang beroperasi menggunakan sistem bunga (interest) menimbulkan kontroversi di kalangan ulama Muslim karena dianggap sebagai praktik riba. Dalam pandangan hukum Islam, riba yang secara bahasa berarti tambahan (ziyadah) dan secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil diharamkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak ulama. Bunga bank konvensional, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman, dipandang memiliki unsur penambahan atas pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan pokok dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan sosial, sehingga banyak cendekiawan menyamakannya dengan riba yang dilarang. Sebagai alternatif, sistem perbankan syariah menawarkan solusi dengan beroperasi di bawah prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yang mencakup akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal). Prinsip-prinsip syariah ini, termasuk skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari riba, serta memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi umat. Dengan demikian, perbankan syariah menjadi pilihan yang relevan bagi umat Islam untuk bermuamalah secara ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama.
Penguatan Civic Disposition Generasi Muda sebagai Penjaga Warisan Budaya Indonesia Honggo Yahya; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7043

Abstract

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga dan menumbuhkan kembali sikap kewarganegaraan di dalam diri. Di era globalisasi, derasnya arus budaya asing sering kali menimbulkan krisis identitas, terutama pada generasi muda yang cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya lokalnya. Kondisi ini membuka peluang klaim budaya oleh bangsa lain serta berkurangnya kecintaan terhadap warisan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran strategis generasi muda dalam membangun kembali sikap kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai kebangsaan dan pelestarian budaya Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sikap kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis budaya, pemanfaatan teknologi, penyelenggaraan festival budaya, dan literasi digital. Sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah diperlukan agar generasi muda tidak hanya mampu melestarikan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber inovasi dan daya saing bangsa di tingkat global. Dengan penguatan sikap kewarganegaraan yang kokoh, generasi muda diharapkan tetap percaya diri menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Kekerasan sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan Endang Isnawati; Herlinda Herlinda; Josua Armando Tamba; Rachel Rosalina Sirait; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7271

Abstract

Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dengan membandingkan pengaturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perempuan dalam mengajukan perceraian karena kekerasan serta efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah studi pustaka berupa analisis literatur dari berbagai sumber terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun undang-undang nasional mengakui kekerasan sebagai alasan sah perceraian, tetapi kendala pembuktian, tekanan sosial, dan proses hukum yang kompleks masih menghambat perlindungan efektif bagi korban. Kesimpulannya, sinergi antara hukum Islam dan undang-undang perlindungan perempuan perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan korban kekerasan.
Upaya Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional Muhammad Ramdhan Salsabila
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6088

Abstract

Piracy occurs in strategic routes, such as international trade routes or better known as international waters. The principle of universal jurisdiction can be used by a country in combating this piracy, it has been affirmed in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it. But piracy and sea burglary remain an unresolved issue. The purpose of this research is to know the form of government implementation to universal jurisdiction principle about eradication of maritime piracy crime in Indonesia and to know preventive steps undertaken by the government in protecting Indonesian-flagged vessels in a territorialwaters prone to armed robbery. This research is done by empirical law research method by using ground theory research method. In this study also supported by secondary data through literature study. Data analysis technique used qualitative data analysis in the form of descriptive. The result of this research is that Article 4 of Indonesian Criminal Code has been able to apply its universal jurisdiction but in doing so it is necessary to consider the security and availability of resources. The preventive measures that the Government has taken to prevent regional maritime robberies are to establish the Western Fleet Quick Response Team and establish cooperation with the surrounding country in securing the border areas.
Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Bahasa, Pancasila, dan Pendidikan di Era Globalisasi Houdy Farrel Andrea; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7044

Abstract

Identitas nasional merupakan landasan fundamental bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan berupa penetrasi budaya asing, perkembangan teknologi informasi, serta pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penguatan identitas nasional melalui tiga aspek utama, yaitu bahasa Indonesia, Pancasila, dan pendidikan. Hasil kasjian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol pemersatu, Pancasila menjadi dasar nilai dan ideologi bangsa (Abdusshomad et al., 2024), serta pendidikan berperan dalam mentrasmisikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus (Dewi Najicha, 2024). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi ketiga aspek tersebut dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan guna memperkokoh identitas nasional Indonesia di tengah arus globalisasi.
Perzinahan sebagai Alasan Perceraian dalam Perkawinan Sah: Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia Desinta Desinta; Ari Yohannes Manik; Cindy Nurhasanah; Rhyfka Arlina Bago; Yohana Sinurat; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7272

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perzinahan sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun perkawinan adalah ikatan suci yang diatur oleh agama dan hukum negara, perzinahan sering menjadi alasan utama perceraian. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam hukum perdata, perzinahan menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai. Untuk memeriksa norma hukum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun masing-masing sistem hukum memandang perzinahan sebagai pelanggaran berat, orientasi mereka berbeda. Sementara hukum perdata Indonesia menekankan pembuktian yuridis formal di pengadilan, hukum Islam menekankan aspek moral dan keagamaan (dosa besar). Perbedaan ini menyebabkan masalah rumit dalam pembuktian di lapangan. Sulit memenuhi persyaratan hukum formal sering menghambat penerimaan gugatan cerai meskipun secara sosial sudah jelas.
Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan dengan Menggunakan Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment Selvi Mariani
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6089

Abstract

Along with the development of this era due to the tecnological advances, it grows the variety types of criminal modus operandi including the trafficking of women for sexual purposes. The rise of trafficking of women for sexual purposes was recorded at 1.359 cases since 1998-2010, it shown that Indonesia is vulnerable to this issue. The amount mentioned above only shows the cases which has exposed, in fact there are a lot of unexposed cases relating to the hidden victims who do not want to report their cases. Therefore, the urgency to seek for solutions in order to minimizing this crime will be very needed. One of the efforts is by improving the legal system by emphasizing on Legal Empowerment Community concept. The purpose of this concept is empowering the community based on participatory theory to persuade them for participating together to minimizing this crime. Thus, the prevention and repression on the Trafficking of Womer for Sexual Purposes not only done by Government but the community as well.
Tantangan dan Strategi Inovatif Pendidikan Kewarganegaraan pada Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Indonesia Joseph Arie Octsan Rambe Simamora; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7045

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses serta kualitas pendidikan, terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai pilar pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, memegang peranan yang sangat krusial di wilayah-wilayah strategis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika utama serta merumuskan strategi pembelajaran PKn yang efektif untuk diterapkan di daerah 3T. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur (literature review), dengan cara menganalisis berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas guru, minimnya infrastruktur dan media pembelajaran, serta tantangan geografis yang unik. Sebagai solusinya, penelitian ini menyimpulkan strategi yabg inovatif seperti optimalisasi dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap (PKR), penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), serta penggunaan story telling untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif di tengah keterbatasan yang ada.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2025): November 2025 Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025